SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Para pedagang di Pasar Semimodern Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi merasa keberatan dengan rencana pemerintah akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok sembilan bahan pokok (sembako). Sebab, kondisi saat ini daya beli masyarakat menurun drastis dampak kejadian luar biasa pandemi covid-19.
“Pandemi sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pasar juga terkena imbasnya karena daya beli masyarakat menurun. Kalau pemerintah benar-benar memberlakukan pajak sembako, kami pastikan aktivitas transaksi jual beli di pasar akan semakin sepi,” ujar Ketua Persatuan Warga Pasar (Perwapas) Palabuhanratu, Maidin, Jumat (11/6/2021).
Menurut Maidin, seluruh pedagang di Pasar Palabuhanratu keberatan jika kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari beras, buah-buahan, hingga sayuran itu dikenakan PPN. Pasalnya, pengenaan pajak bisa berpengaruh terhadap harga sembako akan ikut naik.
“Kami banyak menerima aspirasi dari para pedagang, agar wacana pemerintah mengenakan PPN pada kelompok sembako minta dibatalkan. Soalnya, penerapan pajak sembako dalam kondisi pandemi saat ini sangat tidak tepat,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah mengkaji ulang rencana pemberlakuan PPN sembako tersebut. Seharusnya, pemerintah fokus memulihkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi yang masih belum berakhir ini.
“Pemulihan perekonomian masyarakat jauh lebih penting dibanding mengurusi masalah PPN. Perekonomian pulih, tentunya daya beli masyarakat juga akan meningkat. Sekarang saja para pedagang di Pasar Palabuhanratu mengeluh karena sepi pembeli. Jadi, saya tegas menolak rencana pemberlakuan PPN sembako itu,” ucap Maidin yang juga sebagai pengurus DPD Asosiasi Pengurus Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Sukabumi itu.
