Nova juga menyoroti Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tidak ikut menandatangani komitmen tertulis pada masyarakat Pati. Padahal, Puan Maharani adalah kader partai wong cilik, bahkan anak Ketum PDI Perjuangan.
“Sebagai kader dan simpatisan partai, saya merasa miris sekali. Perilaku Puan Maharani tidak sesuai dengan mainstream arus bawah. Partai politik itu harus berdiri mewakili seluruh masyarakat. Jangan bertentangan dengan aspirasi masyarakat,” cetusnya.
Ia mengingatkan para politisi dan pejabat di negeri ini harus fardhu’ain sebagai negarawan. Sebab, saat ini masyarakat sudah muak dan bosan dengan perilaku pejabat-pejabat korup dan tidak peduli terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat bawah.
“Kita saksikan dengan mata telanjang, banyak pejabat yang memililki kekayaan sangat fantastis, memakai jam tangan miliaran, mobil mewah, dan rumah bak istana. Di sisi lain, daya beli masyarakat semakin menurun, anak-anak putus sekolah karena tidak punya biaya, banyak masyarakat yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, lulusan sekolah sulit mencara kerja, para pekerja tak mendapatkan upah yang bisa memenuhi standar hidup layak, dan masih banyak masyarakat yang tak bisa mengkases layanan kesehatan. Ini sangat bertolak belakang, sangat kontras sekali,” bebernya.
Hal sama juga terlihat di internal PDI Perjuangan. Di mana, para elite partai berlambang banteng moncong putih itu banyak yang memiliki kekayaan sangat fantastis. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat dan kader partai yang diwakili oleh mereka.
