PUM: Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset Momentum Mereformasi Internal PDI Perjuangan

JAKARTA | MAGNETINDONESIA.CO - Perhimpunan Ultra Marhaen (PUM) menilai tuntutan masyarakat di seluruh Indonesia kepada DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan momentum tepat bagi para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) maupun wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan reformasi internal dan kebijakan yang lebih berpihak ke masyarakat, khususnya kelompok bawah dan rentan. Hal tersebut disampaikan Nova Andika, salah satu anggota PUM sekaligus pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan sejak 1999. Ia menegaskan, para anggota DPR RI yang terlibat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset harus menunjukkan draft-nya karena telah menjadi sorotan masyarakat. Apalagi, pembahasan RUU tersebut sudah dilakukan penyerapan aspirasi sebanyak 33 kali. "PDI Perjuangan itu dikenal sebagai partai wong cilik, partai yang selalu membela kepentingan rakyat. Saya mendorong pimpinan dan seluruh kader untuk mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Jangan sampai negara ini hancur ulah para koruptor dan para pejabat yang hanya berorientasi memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kelompok mereka saja," kata Nova, Sabtu, 29 Agustus 2026. Ia mengatakan, momentum pembahasan RUU Perampasan Aset ini juga menjadi titik awal bagi PDI Perjuangan untuk melakukan reformasi internal. Termasuk memastikan bahwa kebijakan partai adalah membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir kelompok saja. "Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan jangan lagi beralasan yang menyatakan masih menunggu kinerja atau pengawasan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Itu disampaikan saat berdiskusi dengan Prof Mahfud MD di media sosial. Padahal ini merupakan prejudice subjektif yang menjadi dalih ancaman kepentingan sempit para politisi," tegasnya. Nova menegaskan, komitmen institusi DPR RI terhadap peserta aksi dari Pati dan daerah lainnya harus menjadi tonggak akhir bagi terwujudnya pengesahan RUU Perampasan Aset. "Desember nanti, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan menjadi UU. Jangan lagi ditunda dengan alasan apapun," ucapnya. Dijelaskan, para politisi dan pejabat negara tidak perlu takut dan sibuk mencari-cari alasan agar RUU Perampasan Aset gagal disahkan atau mengubah subtansinya. Bahkan, RUU ini disinyalir menakutkan bagi banyak pihak karena disebutkan dalam klausul beleid-nya ditujukan bagi setiap orang, bukan hanya politisi maupun pejabat negara. "Dalam klausul RUU Perampasan Aset disebutkan kalau tidak bisa membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak berimbang, jumlah harta yang fantastis atau tidak masuk akal, maka bisa ditindak. Aset-aset yang membengkak juga harus bisa dijelaskan sumbernya dan cara mendapatkannya," kata Nova. Ia menambahkan, para politisi dan pejabat publik tidak usah merasa takut untuk dipantau kekayaannya. Bila perlu dijelaskan dari mana aset diperoleh serta membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kalau politisi maupun pejabat publik tidak melakukan korupsi atau merampok uang negara dari APBN-APBD serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, maka tidak perlu takut untuk diperiksa asetnya,” tukasnya. Nova juga menyoroti Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tidak ikut menandatangani komitmen tertulis pada masyarakat Pati. Padahal, Puan Maharani adalah kader partai wong cilik, bahkan anak Ketum PDI Perjuangan. "Sebagai kader dan simpatisan partai, saya merasa miris sekali. Perilaku Puan Maharani tidak sesuai dengan mainstream arus bawah. Partai politik itu harus berdiri mewakili seluruh masyarakat. Jangan bertentangan dengan aspirasi masyarakat," cetusnya. Ia mengingatkan para politisi dan pejabat di negeri ini harus fardhu'ain sebagai negarawan. Sebab, saat ini masyarakat sudah muak dan bosan dengan perilaku pejabat-pejabat korup dan tidak peduli terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat bawah. "Kita saksikan dengan mata telanjang, banyak pejabat yang memililki kekayaan sangat fantastis, memakai jam tangan miliaran, mobil mewah, dan rumah bak istana. Di sisi lain, daya beli masyarakat semakin menurun, anak-anak putus sekolah karena tidak punya biaya, banyak masyarakat yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, lulusan sekolah sulit mencara kerja, para pekerja tak mendapatkan upah yang bisa memenuhi standar hidup layak, dan masih banyak masyarakat yang tak bisa mengkases layanan kesehatan. Ini sangat bertolak belakang, sangat kontras sekali," bebernya. Hal sama juga terlihat di internal PDI Perjuangan. Di mana, para elite partai berlambang banteng moncong putih itu banyak yang memiliki kekayaan sangat fantastis. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat dan kader partai yang diwakili oleh mereka. "Elite partai hanya memanfaatkan kami sebagai kader untuk meraih suara dan mengambil simpati masyarakat. Mereka hidup bergelimangan harta, tapi pelit menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat Marhaen dengan Ikhlas dan tulus selain dengan embel-embel kontestasi pemilu. Maka itu, PUM mendorong adaya reformasi di internal PDI Perjuangan," serunya. PUM mendorong Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Termasuk momentum mereformasi elite-elite di internal DPP PDI Perjuangan. "Para pejabat dan elite PDI Perjuangan yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, segera dicopot, dikeluarkan, secara sukarela mundur, serta membersihkan dirinya sendiri," pintanya. Dikisahkan Nova, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa 'marhaen gadungan itu juga banyak di tengah-tengah kita, mereka adalah marhaen-marhaen dengan aliran oligarki dinasti kapitalis, mereka sebenarnya kolonialis-penjajah berkulit sawo matang yang menjajah kepentingan masyarakat bukan membelanya, tapi berlindung di balik marhaenisme nasionalisme PDI Perjuangan'. "Kami mendesak Fraksi PDI Perjuangan segera menandatangani surat kesepakatan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, batas akhir Desember 2026. Jika tidak melaksanakan aspirasi masyarakat, silakan mundur dari kursi DPR RI dan kader partai. Reformasi internal PDI Perjuangan juga sangat penting, karena tidak sedikit kader berperilaku KKN, dinasti oligarki, dan feodalisme dalam berpartai. Kata Bung Karno mereka itu NATO (No Action Talk Only)," tandasnya. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menambahkan lahirnya UU Perampasan Aset akan menjadi kekuatan baru dan mumpuni dalam upaya pemberantasan korupsi serta tindak kejahatan ekonomi lainnya. Sementara pembahasan RUU ini telah melalui penyerapan aspirasi sebanyak 35 kali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan tiga kali kunjungan kerja. Namun, hingga saat ini draft yang dimaksud tidak pernah dibuka ke publik. "Partisipasi publik diukur dari melihat naskah RUU Perampasan aset, membaca pasal per pasal, dan mengkritisi substansinya. Bukan dari berapa kali RDPU digelar," kata Wana dalam keterangannya, Kamis, 27 Agustus 2026. Ia menuding, dari awal langkah DPR dalam membahas RUU Perampasan Aset patut dipertanyakan. Di mana, pemerintah sudah menyusun dan menyerahkan naskah akademik dan draft RUU Perampasan Aset kepada DPR pada Oktober 2024 lalu. Langkah ini diduga untuk mengulur waktu pengesahan serta pembahasannya terisolasi dari publik dan pemerintah sebagai pihak yang menjadi mitra DPR dalam melakukan melakukan penyusunan dan pembahasan naskah RUU. "RUU Perampasan Aset yang sedang disusun oleh DPR berpotensi menghilangkan pasal krusial. Kami menduga pasal krusial itu menyasar kelompok-kelompok tertentu," ungkapnya. Wana menduga DPR menghapus norma terkait peningkatan kekayaan secara tidak sah. Padahal, pada Pasal 5 ayat (2) draft pemerintah versi tahun 2023 memuat perampasan atas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah. "Instrumen tersebut dapat menyasar kekayaan pejabat publik yang tak sebanding dengan penghasilan resminya. Karena dalam sejumlah kasus korupsi, terdapat indikasi bahwa tersangka yang ditangkap oleh penegak hukum memiliki kekayaan tidak wajar berdasarkan LHKPN," pungkasnya. ( adv/rls ) Editor : Me'enk Herman

PUM: Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset Momentum Mereformasi Internal PDI Perjuangan

Related Posts

Pekerjaan Rehabilitas Jembatan Citalahab 2 di Kecamatan Nyalindung Telah Selesai

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Penyertaan Modal Daerah di BUMD Sektor Pariwisata

Penyertaan Modal Perumda Pesona Pariwisata Dipertanyakan 7 Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi

Wakil Ketua DPR RI Tinjau Kondisi Warga Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya Paska Kebakaran

Kadis PU Kabupaten Sukabumi: Kalau Fiskal Kita Cukup, Penanganan Jalan Bisa Lebih Panjang

TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Perubahan APBD 2026

BERITA TERPOPULER

Indahnya Gunung Batu Api di Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu

Dinas PU Kabupaten Sukabumi Sebut Perbaikan Jalan dengan Metode Hotmix Lebih Murah

Ponpes Pajada di Kabupaten Sukabumi Bakal Jalankan Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba

Ongkos Angkutan Umum ke Cianjur Selatan ‘Gila-gilaan’

Pantai Ciwidig ‘Surga’ Tersembunyi di Selatan Cianjur

Poliklinik RSUD Palabuhanratu Layani Konseling dan Pengobatan Masalah Kesehatan Jiwa

Hago, Aplikasi Baru Bagi Pecinta Live Chat, Game, atau Live Call

PT AGB di Area PPN Palabuhanratu Kantongi Perizinan Lengkap

Ini Kyai yang Pertama Kali Mendirikan Pesantren di Sukabumi

Mubarakah adalah Visi Kabupaten Sukabumi yang Tercantum dalam RPJMD 2025-2029

MAGNET INDONESIA

Mencerdaskan Pembaca

Copyright @ 2026 Magnet Indonesia.
All right reserved

Copyright @ 2026 Magnet Indonesia.
All right reserved

Add New Playlist

PUM: Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset Momentum Mereformasi Internal PDI Perjuangan

Related Posts

BERITA TERPOPULER

MAGNET INDONESIA

Mencerdaskan Pembaca

Copyright @ 2026 Magnet Indonesia. All right reserved

Copyright @ 2026 Magnet Indonesia. All right reserved

Add New Playlist

Copyright @ 2026 Magnet Indonesia.
All right reserved

Copyright @ 2026 Magnet Indonesia.
All right reserved