Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Internal Pemerintah Daerah Jadi Fokus KPK RI

RAKOR program pemberantasan korupsi yang diselenggarakan Pemprov Jabar. Foto: Ist

BANDUNG | MAGNETINDONESIA.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah. Rakor melibatkan bupati dan wali kota se-Jawa Barat yang diselenggarakan di aula Timur Gedung Sate Bandung, Kamis (10/3/2022). Turut hadir Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Tim Korsup KPK RI, Forkopimda Jabar, BPKP Jabar, Kanwil BPN Jabar, serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menegaskan korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, para kepala daerah harus turun langsung dalam penanganan dan pencegahan korupsi agar bisa diminimalisir.

“Pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika diawali di lingkungan birokrasi. Mari kita bersama-sama mencegah perilaku koruptif untuk perbaikan jangka panjang,” ujar Kang Emil sapaan Ridwan Kamil di sela membuka rakor.

Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, mengapresiasi rakor pemberantasan korupsi terintegrasi yang diselenggarakan Pemprov Jabar. Terlebih, rakor bertujuan menguatkan kembali komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi di daerah.

“KPK dan BPKP mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah yang terintegrasi. Pencegahan dan pemberatasan korupsi jadi fokus kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, menyampaikan selain membahas pemberantasan korupsi dan sosialisasi Monitoring Centre for Prevention (MCP), rakor menguatkan komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“MCP merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi terintegrasi di internal pemerintah daerah yang dilakukan KPK,” terangnya.

Menurut Marwan, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terintegrasi dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah. Sehingga, para kepala daerah lebih konsentrasi untuk menjalankan visi misi akselerasi pembangunan.

“Mudah-mudahan rakor ini bisa memberikan solusi dalam percepatan pembangunan di daerah,” pungkasnya. (adv)

Kontributor: Diky
Editor:  Hafiz Nurachman