Suplier Bingung dengan Kebijakan Tikor Kabupaten Cianjur Soal Program Sembako

ADE Rohmat (kiri), suplier CV Kramat, didampingi Muharram Apip (kanan), berbincang menyangkut mekanisme Program Sembako. Foto: Magnet Indonesia

CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Suplier beras pada Program Sembako di Kabupaten Cianjur kebingungan dengan kebijakan yang dibuat Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat kabupaten. Pasalnya, suplier menilai terjadi tumpang tindih kebijakan yang cenderung menabrak aturan berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako. Kondisi tersebut memicu terjadinya kekisruhan.

Satu di antaranya dirasakan Ade Rohmat, suplier beras atas nama CV Kramat. Ia menilai Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Cianjur melakukan blunder dengan menunjuk Bulog sebagai suplier.

“Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial, Bulog hanya sebagai penyedia, bukan jadi suplier. Sekarang yang terjadi di Cianjur, Bulog itu terkesan jadi suplier,” terang Ade kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).

Menurut Ade, pemerintah menujuk Bulog sebagai penyedia beras pada Program Sembako itu tak lain agar komoditas yang tersimpan di gudang bisa dikeluarkan. Jika sekarang Bulog menjadi suplier, Ade menyebut beras yang tersimpan di gudang saat ini diyakini tidak akan tersalurkan.

“Ini karena Bulog menerima beras dari suplier untuk disalurkan pada Program Sembako. Lantas beras yang selama ini mengendap di gudang mau dikemanakan?,” tegas Ade.

Kondisi itu dipicu kebijakan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Cianjur yang terkesan tidak mengikuti aturan pada Pedoman Umum. Apalagi dalam waktu dekat ini di Kabupaten Cianjur akan memasuki masa panen.

“Bulog mau menyerap bagaimana kalau barang di gudangnya sendiri tidak dikeluarkan,” tegasnya.

Ade menuturkan Program Sembako tahun ini sebetulnya menjadikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai ‘raja’. KPM berhak menolak atau mengembalikan komoditas pangan yang tersedia di agen E-Warong jika kualitas dan kuantitas beras tak sesuai standard.

Berdasarkan informasi, KPM Program Sembako di Kecamatan Cikadu mendapat beras yang kualitasnya cukup buruk karena berwarna kuning, pecah, dan agak berbau. Ade menegaskan, jika KPM mendapati kondisi tersebut, mereka bisa menolak atau meretur dengan beras yang lebih berkualitas.

“KPM berhak menolak kalau memang beras atau komoditas lainnya tak sesuai. Mereka (KPM) bisa menolak. Nanti agen E-Warong bisa mengembalikan ke suplier dan diganti dengan yang lebih bagus,” terang Ade.

Ade menuturkan, pada Pedoman Umum tidak dijelaskan secara detail jenis beras yang harus disediakan untuk KPM. Selama KPM tidak mempermasalahkan, berarti tidak ada persoalan.

“Sebetulnya pada Pedoman Umum tidak ada patokan untuk kualitas. Mau premium, mau medium, itu boleh. Selama KPM puas dengan kualitasnya, silakan. Harganya di pasaran seperti ini, tinggal nanti dihitung, kuota uangnya cukup untuk berapa kilogram,” ungkapnya.

Jika ada suplier yang tak mau menerima retur bahan pangan, menurut Ade, harus dilaporkan. Pasalnya, sesuai nota kesepahaman, setiap suplier harus bersedia menerima retur bahan pangan yang kualitasnya jelek. Termasuk soal kuantitasnya.

“Kalau mengacu pada Pedoman Umum karena mekanisme pasar bebas yang dipakai, suplier harus mengikuti keinginan dari KPM disesuaikan dengan harga. Misalnya dengan uang Rp100 ribu KPM ingin jenis beras yang harganya Rp10 ribu, berarti akan mendapatkan 10 kilogram. Kalau ingin jenis berasnya lebih bagus lagi, tentu harganya juga lebih dari Rp10 ribu, secara kuantitas pasti berkurang. Sebaliknya jika ingin kualitasnya lebih rendah, bisa saja nanti kuantitasnya lebih banyak. Intinya, uang dibelanjakan habis sesuai dengan harga pasar,” bebernya.

Ade berharap agar dalam penyaluran kebutuhan bahan pangan pada Program Sembako ada kesamaan persepsi. Artinya, jangan sampai ada kebijakan di tingkat Tim Koordinasi Bansos Pangan yang merugikan pihak suplier.

“Mekanisme yang kami lakukan itu mengacu pada Pedoman Umum. Tapi ada saja instruksi lain dari Tikor (Tim Koordinasi) harus seperti ini, harus seperti itu. Kita jadi pusing,” pungkasnya.

Pengamat kebijakan publik, Muharram Apip, menilai kekisruhan dalam penyaluran berbagai komoditas kebutuhan bahan pangan KPM di Kabupaten Cianjur terjadi lebih karena akibat multitafsir mengenai aturan yang tertuang pada Pedoman Umum. Padahal, sudah gamblang dijelaskan aturan teknis menyangkut Program Sembako tersebut.

“Pedoman Umum itu sudah terang benderang dan sesuai aturan. Di Pedoman Umum ada beberapa Keputusan Menteri dan Peraturan Presiden menyangkut mekanisme pelaksanaan Program Sembako,” terang Muharram Apip.

Sayangnya, kata dia, mekanisme Program Sembako yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, terkesan tidak mengikuti Pedoman Umum secara gamblang. Terdapat aturan-aturan yang terkesan ditabrak pemangku kebijakan, dalam hal ini Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat kabupaten.

“Kami melihat, aturan dan kebijakan yang diambil Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat kabupaten bertentangan dengan Pedoman Umum. Salah satunya penunjukan Bulog sebagai suplier,” tuturnya.

Padahal, kata dia, Surat Edaran Menteri Sosial menyebut, Bulog hanya sebagai penyedia. Bulog bukan sebagai penyalur atau suplier.

“Penunjukan Bulog sebagai manajer penyedia yang menyiapkan barang ini mungkin karena pemerintah ingin agar barang yang ada di gudang dikeluarkan untuk menghindari kerugian negara,” jelas dia.

Muharram menyebut secara implisit Program Sembako tahun ini tak berbeda jauh dengan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Perbedaannya hanya pada tambahan indeks jenis komoditas dan besaran nilai bantuan yang semula Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu per KPM.

“Kalau BPNT itu kebutuhan pangannya beras dan telur, sedangkan BSPT pada Pedoman Umum ada tambahan nabati, hewani, kacang-kacangan, dan sayuran, atau buah-buahan. Jadi sebetulnya selama memenuhi unsur itu, tidak menyalahi aturan,” tegasnya.

Kontributor: Muhammad Oky
Editor: Ahmad Maulana