Polres dan Kodim Fasilitasi Mediasi PT WS dan PT KDP Soal Tunggakan Pembayaran Proyek

MEDIASI antara manajemen PT IP dengan FPPLP dan KOB di Aula Vicon Mako Polres Sukabumi, Selasa (18/2/2020). Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Polres Sukabumi dan Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi menginisiasi mediasi permasalahan antara PT Widya Satria (WS) sebagai mainkontraktor dan PT Karya Delima Persada (KDP) sebagai subkontraktor pembangunan gedung dormitory (asrama) di area PT Indonesia Power (IP) PLTU Jabar 2 Palabuhanratu.

Mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan jajaran manajemen PT IP pusat dan mitra lokal dari Palabuhanratu untuk mencari solusi tunggakan tagihan pembayaran proyek pembangunan. Mediasi menghasilkan kesepakatan di antaranya akan membayar sejumlah tunggakan tagihan proyek.

Manager Livikasi dan Advokasi Departemen Hukum PT IP, Cecep Mochamad, mengatakan hasil mediasi disepakati segera akan menyelesaikan persoalan antara mainkontraktor PT WS dengan subkontraktor PT KDP.

“Kami sudah meminta bantuan aparat penegak hukum untuk memanggil pihak-pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai hari ini belum juga membayar tunggakan tagihan hasil pekerjaan,” ungkap Cecep kepada awak media seusai menghadiri mediasi di Aula Video Conference di Mako Polres Sukabumi, Selasa (18/2/2020).

Cecep tak memungkiri persoalan tersebut terkatung-katung hampir 6 tahun sejak 2014. PT IP menjamin permasalahan ini akan segera diselesaikan setelah data-data dari kedua belah pihak sudah terkumpul. Ia menyesalkan terjadi permasalahan tersebut akibat ulah dari mainkontraktor.

“Nilai tagihannya sangat besar. Kami akan lapor ke pimpinan (PT IP) agar mainkontraktor segera memenuhi apa yang menjadi hak teman-teman subkontraktor di Palabuhanratu,” jelasnya.

Penasihat hukum pengusaha mitra lokal Palabuhanratu, Habib Achmad Yasdi Al-Idrus, menambahkan pihak subkontraktor sebelumnya pada 2018 beberapa kali melayangkan somasi ke PT WS sebagai mainkontraktor PT IP menyangkut tunggakan tagihan pekerjaan pembangunan gedung dormitory.

“Berita acara hasil mediasi dengan pihak PT IP tadi dinyatakan memang mitra lokal masih punya tagihan ke PT WS. Ada beberapa persoalan legal yang harus dipenuhi PT IP dan PT WS masalah administrasi berkaitan dengan penyelesaian kontrak,” terangnya.

Awalnya Forum Pengusaha dan Pekerja Lokal Palabuhanratu (FPPLP) dan Koalisi Ormas Bersatu (KOB) akan berunjuk rasa ke PT IP di Kampung Cipatuguran, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu. Mereka akan membongkar kembali dormitory yang dibangun PT WS dan mengambil material yang sudah terpasang.

“Karena ada kesepakatan, maka unjuk rasa kami batalkan. Pada 25 Februari 2020, PT IP akan membayar ke PT WS selaku mainkontraktor yang memberikan pekerjaan kepada mitra lokal,” tambah Yasdi.

Pola pembayaran hasil pekerjaan pembangunan gedung dormitory itu yakni dari PT IP kepada PT WS, sebelum dibayarkan kembali ke mitra lokal. Sebab kesepakatan dalam kontrak PT IP tidak bisa membayar langsung ke mitra lokal.

Kontributor: Agris Suseno
Editor: Hafiz Nurachman