SPI Sukabumi Menyayangkan Masih Terjadi Konflik Agraria

KETUA DPC SPI Sukabumi, Rozak Daud. Foto: Ist

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Konflik agraria masih terjadi di Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut bisa berdampak terjadinya penggusuran dan kriminalisasi terhadap petani. Seperti terjadi di PT Salak Utama di Kecamatan Kalapanunggal dan petani penggarap eks HGU PTPN VIII Kantor Administratur Goalpara.

“Di sisi lain, Deklarasi Universal HAM saat ini telah berjalan selama 71 tahun atau sejak 10 Desember 1946. Tapi fakta di lapangan, pelanggaran terhadap HAM masih terjadi di mana-mana, termasuk hak asasi petani,’ ujar Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi, Rozak Daud, kepada magnetindonesia.co, Selasa (10/12/2019).

Berdasarkan data sepanjang 2019 terdapat empat titik persoalan agraria satu di antaranya hak petani dikebiri penguasa dan koorporasi. Kondisi itu tentunya melanggar hak asasi petani.

(Baca Juga: Petani Pasirdatar Minta Pemkab dan DPRD Bantu Selesaikan Konflik dengan PT SNN)

Menurut Rozak, selain kriminalisasi, kesempatan petani dalam mendapatkan hak rekomendasi perpanjangan HGU PT Asabaland di Kecamatan Ciracap juga telah dikorupsi. Padahal seharusnya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 86/2018 sebagai dasar memberikan minimal 20 persen dari luasan lahan kepada petani.

“Namun faktanya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menggunakan Permen ATR/BPN Nomor 7/2017 sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi. Sehingga yang terjadi, hak petani atas 20 persen luasan lahan malah dikebiri pemerintah,” ucapnya.

(Baca Juga: Pejabat Pemkab Sukabumi ‘Cuekin’ Unjuk Rasa Petani)

Kemudian di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah, kata Rozak, petani digusur dengan curang dan tidak adil oleh PTPN VIII Kantor Administratur Cibungur. Sebab, lahan garapan yang selama ini tidak terurus dan telah dijadikan sumber kehidupan petani setempat digusur untuk penanaman sawit.

“Peristiwa ini sedang terjadi juga di Kecamatan Warungkiara. Penggusuran petani secara tidak langsung telah mendapat restu dari Dinas Pertanian karena merekomendasikan perubahan jenis tanaman dari karet ke sawit. Hal itu bertentangan dengan Surat Mendagri tanggal 24 Juni 2019 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia perihal Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit,” bebernya.

(Baca Juga: SPI Sukabumi Tolak Peralihan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit)

Rozak menyebutkan data di atas menunjukkan bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi petani sangat rendah. Konflik agraria yang terjadi di Sukabumi semakin mempersulit kehidupan petani, ditambah dengan mangkraknya pelaksanaan reforma agraria.

(Baca Juga: 8 Petani Penggarap asal Caringin Hirup Udara Bebas)

“Secara keseluruhan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19/2013 yang mengamanatkan perlindungan terhadap petani,” ungkap dia.

Untuk menegakkan HAM di sektor agraria, terang dia, negara harus memberikan perlindungan dan pemenuhan seluruh hak asasi petani. Karena itu, SPI menuntut pemerintah segera menjalankan reforma agraria sejati, menuntaskan konflik-konflik agraria dengan mendistribusikan tanah kepada petani kecil, dan Lembaga Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagaimana amanat Perpres Nomor 86/2018. Termasuk segera menjalankan mandat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Di level internasional, upaya pengakuan hak asasi petani mendapat titik cerah. Sebab, Deklarasi Hak Asasi Petani sudah disahkan di Sidang Umum PBB pada 19 November 2018 lalu. Deklarasi ini bisa digunakan untuk memperkuat perjuangan menegakkan hak asasi petani dari tingkat nasional sampai tingkat desa, yang selama ini banyak dicederai dan dirampas oleh perusahaan-perusahaan transnasional ataupun perusahaan negara,” tandasnya.

Kontributor: Adji Suansa
Editor: Hafiz Nurachman