Tokoh Pemekaran Pajampangan ‘Geruduk’ DPRD. Ada Apa?

SEJUMLAH tokoh pemekaran wilayah Jampang beraudiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Dapil 5 dan 6, Jumat (15/11/2019). Foto: Magnet Indonesia/Demmy Pratama

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Desakan pemekaran wilayah Jampang di Kabupaten Sukabumi terus menyeruak. Sejumlah tokoh Pajampangan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (15/11/2019).

Mereka mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat mendukung rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Pajampangan. Terutama legislator di daerah pemilihan (Dapil) 5 dan 6.

“Kami ingin tahu, sejauhmana para wakil rakyat, khususnya yang dari Dapil 5 dan 6, mendukung pemekaran Pajampangan ini,” tegas Ketua Forkoda Jampang, Beni Bunyamin, kepada wartawan.

(Baca Juga: Target PAD Tahun Depan Turun, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi Angkat Bicara)

Pada kesempatan itu, sejumlah wakil rakyat dari Dapil 5 dan 6 menerima kedatangan para tokoh pemekaran. Di antaranya Anjak Priatama Sukma dari Fraksi PKS, Andri Hidayana dari Fraksi PPP, Agus Zein dan Badru Dudu Mustofa dari Fraksi Partai Gerindra.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Agus Zein, mengatakan keinginan masyarakat memekarkan wilayah jangan sampai ‘ditumpangi’ kepentingan politis. Apalagi menjelang Pilkada 2020, biasanya isu pemekaran akan dijadikan alat mendulang suara.

“Pada momen tertentu, isu pemekaran akan muncul saat menjelang Pilkada. Kami tidak ingin perjuangan teman-teman dimanfaatkan menjelang Pilkada,” kata Agus saat beraudiensi.

(Baca Juga: Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Tanggapi Pemekaran Wilayah)

Jika melihat hasil kajian, kata Agus, wilayah Pajampangan sudah layak dimekarkan. Satu di antara penyokongnya yakni sektor pariwisata.

“Pariwisata bisa menjadi modal utama terwujudnya pemekaran daerah Pajampangan,” sebutnya.

Anggota Fraksi PKS, Anjak Priatama Sukma, mengaku secara pribadi mendukung pemekaran Pajampangan. Ia dan rekan-rekan di DPRD akan memperjuangkan terwujudnya pemekaran Pajampangan.

“Kami akan bawa aspirasi teman-teman ke Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi. Sehingga, seluruh proses penataan wilayah dilaksanakan dengan biaya dari APBD tahun depan,” tandasnya. (adv)

Kontributor:  Demmy Pratama
Editor:  Sulaeman