CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Ratusan kader Tim Penggerak Desa (TPD) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Cianjur menunggu pencairan insentif. Kondisi itu sudah terjadi hampir 4 bulan.
“Kasihan, sudah 4 bulan insentif ratusan kader TPD BKKBN di Cianjur belum cair dari provinsi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, Jumat (29/3/2019).
Yadi mengaku akan mendorong Pemprov Jabar segera mencairkan insentif tersebut. Pasalnya, mereka merupakan ujung tombak pelaksana program KB.
“Mereka harus diperhatikan lebih serius,” tegasnya.
Yadi yang juga caleg DPRD Provinsi Jabar dari Partai Demokrat ini berharap agar kader TPD BKKBN bisa ditingkatkan statusnya menjadi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PL-KB) non-PNS.
“Penaikan status itu jadi penghargaan bagi mereka yang selama ini bekerja secara sosial,” ucapnya.
Euis Hindun, kader TPD BKKBN di Kecamatan Cikalongkulon, sangat berharap insentif dari Pemprov Jabar segera cair. Bukan hal baru telatnya pencairan insentif. Tapi kali ini telatnya pembayaran cukup lama.
“Biasanya paling telat juga hanya sebulan. Sekarang sudah hampir 4 bulan,” keluh Eius.
Ada rasa kekhawatiran dalam diri Euis. Telatnya pembayaran insentif menjadi sinyal tak akan dipakai lagi para kader TKD BKKBN. Ia pun menyambut baik adanya penaikan status kepegawaian.
“Alhamdulillah kalau ada rencana menaikan status kepegawaian. Itu berarti kami dihargai,” tandasnya.
Kontributor:Â Â Ruslan Ependi
Editor:Â Â Sulaeman