MKD DPR RI Berkunjung ke Kabupaten Sukabumi, Ada Apa?

KETUA MKD DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, tiba di Mako Polres Sukabumi untuk menyosialisasikan plat nomor kendaraan khusus. Foto: Ist

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi. Kedatangan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Kabupaten Sukabumi itu menyosialisasikan beberapa peraturan di MKD kepada pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan kejaksaan.

Poin sosialisasi terkait tugas dan peran MKD, tata beracara, nomor plat kendaraan khusus anggota DPR RI, serta kerja sama dengan lembaga hukum yakni kepolisian dan kejaksaan sebagai mitra kerja.

“Kami berkunjung ke Kabupaten Sukabumi membawa agenda sosialisasi tentang tugas MKD. Hari ini kami bertemu dengan pak Kapolres, Kajari, ketua DPRD, dan, Sekda Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua MKD DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, di sela sosialisasi nomor kendaraan khusus di aula Rupatama Wicaksana Lagawa Mako Polres Sukabumi, Palabuhanratu, Senin (7/2/2022).

Turut mendampingi ketua MKD di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Surahman, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah Nawirputra, dan Kajari Kabupaten Sukabumi Bambang Yunianto.

“Semua tugas dan peran MKD perlu diketahui mitra kerja di daerah. MKD juga selalu menegakkan etika dan kehormatan anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Surahman, mengatakan kunjungan kerja ketua MKD DPR RI dapat memberikan ruang pengetahuan bagi masyarakat terkait penggunaan tanda nomor kendaraan khusus anggota DPR RI.

“Pengenalan plat kendaraan khusus memang harus disosialisasikan kepada masyarakat, selain aparat penegak hukum. Sehingga di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman penggunaan tanda nomor kendaraan khusus pejabat publik ini,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, berharap penggunaan TNKB khusus bisa dipakai unsur Forkopimda yang memiliki kapasitas di daerah. Sebab, tanda nomor kendaraan khusus sebagai ciri pemangku kebijakan atau pejabat publik.

“Kami akan lihat dulu aturan penggunaan plat nomor kendaraan khusus untuk di daerah. Kalau diperbolehkan, sangat istimewa bagi daerah,” pungkasnya. (adv)

Kontributor:  De Rado
Editor:  Rian Munajat