Terapkan PPKM Mikro, Kabupaten Sukabumi Klaim Kasus Covid-19 Turun

JAJARAN perangkat daerah mengikuti rakor terbatas mengenai perkembangan pelaksanaan PPKM mikro secara virtual di Pendopo Sukabumi, Selasa (16/2/2021). Foto: Ist

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro diklaim Pemkab Sukabumi berdampak terhadap penurunan jumlah kasus terkonfirmasi covid-19. Saat ini sedang dibahas mengenai rencana perubahan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah.

“Pada prinsipnya kami selalu mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat dalam penanganan covid-19. Alhamdulillah, hasil evaluasi, setelah dilaksanakan PPKM mikro, kasus terkonfirmasi covid-19 di wilayah kami mulai turun,” kata Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, saat mengikuti rapat koordinasi terbatas perkembangan pelaksanaan PPKM mikro secara virtual di Pendopo Sukabumi, Selasa (16/2/2021).

Marwan berharap masyarakat bisa lebih mengerti bahaya covid-19. Masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam penanggulangan virus korona.

“Semoga masyarakat bisa berperan aktif sehingga covid-19 cepat hilang,” imbuhnya.

Rakor terbatas diikuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Airlangga mengatakan, perkembangan pelaksanaan PPKM mikro berhasil menekan penurunan laju kasus covid-19 di 123 kota dan kabupaten. Padahal, kebijakan tersebut baru berjalan sekitar sepekan.

“PPKM mikro ini akan kami evaluasi. Tidak menutup kemungkinan akan kami lanjutkan pelaksanaannya,” ujarnya.

Keberhasilan PPKM mikro disebabkan adanya penguatan hingga di tingkat RT dan RW. Bahkan, sistem zonasi kasus covid-19 pun sudah dilaksanakan di tingkat RT dan RW.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, penerapan PPKM mikro harus konsisten dan terus disempurnakan. Selain itu, dari sisi manajemen laporannya harus benar dan sesuai tingkatan.

“Perlu ada peningkatan aturan juga. Dari peraturan kepala daerah dinaikkan menjadi Perda. Lewat Perda, aturannya bisa mengikat dan ada efek hukumnya,” ungkapnya.

Tito meminta adanya koordinasi di setiap daerah dengan semua stakeholder, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti koordinasi dengan pemilik area wisata agar menerapkan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran covid-19. (adv)

Kontributor: Muhammad Raya
Editor: Raditya