Addendum NPHD Diteken, Kabupaten Sukabumi Siap Gelar Pilkada

BUPATI Sukabumi Marwan Hamami (tengah), Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman (samping kiri) dan Kepala Badan Kesbangpol Dodi Rukman Medianto, secara bersama-sama menandatangani addendum kedua NPHD. Foto: Ist

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman serta Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Dodi Rukman Medianto menandatangani addendum kedua naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2020. Dengan ditekennya addendum kedua NPHD itu, maka dipastikan Kabupaten Sukabumi siap melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan kembali per 15 Juni. Tentu harus dibarengi juga dengan dukungan anggaran. Makanya, harus segera ada penandatanganan NPHD,” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami seusai penandatanganan addendum NPHD kedua di Pendopo, Rabu (24/6/2020).

Penandatanganan NPHD juga, sebut Marwan, sebagai upaya mendukung KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara melaksanakan seluruh tahapan Pilkada agar berjalan sesuai jadwal.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman mengatakan, anggaran sebelumnya sempat dikembalikan lagi ke kas daerah Pemkab Sukabumi karena pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda sementara bersamaan pandemi Covid-19. Namun mulai 15 Juni 2020, jadwal tahapan Pilkada kembali dilanjutkan bersamaan terbitnya perubahan PKPU Nomor 5/2020.

“Tentu kita butuh dukungan anggaran supaya tahapan Pilkada bisa berjalan sesuai jadwal,” ungkap Ferry.

Ia menyebutkan, dari 15 tahapan Pilkada yang sudah dilaksanakan sejak Oktober 2019 hanya baru 5 tahapan. Sisanya tinggal 10 tahapan lagi yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Sukabumi.

“Insya Allah, semua tahapan Pilkada akan kita laksanakan sebaik mungkin. Sehingga pada pelaksanaan Pilkada nanti berjalan sukses dan menghasilkan calon pemimpin daerah yang amanah dan dikehendaki masyarakat Kabupaten Sukabumi,” imbuhnya.

Sekadar informasi, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sedangkan Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan pada pelaksanaan Pilkada nanti harus disiplin dengan menjalankan standar protokol kesehatan. Penyelenggara maupun pemilih harus menggunakan alat pelindung diri (APD), sehingga pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik sesuai tata kelola yang ditetapkan. Termasuk KPU harus menyediakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan di setiap TPS. Hal itu supaya semua pihak dapat terlindungi dari penularan Covid-19. (adv)

Kontributor: Medi Ardiansyah
Editor: Hafiz Nurachman