Larang Tak Berjualan di Alun-alun Palabuhanratu Berlaku Hingga Ramadan Nanti

LURAH Palabuhanratu, Deni Zulfan Aminudin (kaos loreng) berbincang dengan para pedagang makanan dan arena permainan di Alun-alun Palabuhanratu. Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Ramadan nanti kawasan Alun-alun Palabuhanratu, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kemungkinan bakal steril dari para pedagang makanan maupun penyedia jasa permainan anak. Pasalnya, aparatur Kelurahan Palabuhanratu kerap mewanti-wanti agar tidak ada aktivitas selama masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

“Saat ini kawasan alun-alun memang kami sterilkan dari para pedagang. Kebijakan ini akan berlangsung hingga Ramadan nanti atau selama masih terjadi penyebaran Covid-19,” kata Lurah Palabuhanratu, Deni Zulfan Aminudin, Rabu (15/4/2020) malam.

Deni mengaku perlu ketegasan membatasi aktivitas masyarakat termasuk pedagang. Sebab, sejauh ini kasus Covid-19 di Palabuhanratu relatif masih nihil.

“Kebijakan ini tentu untuk menghindari ada kerumunan massa. Untuk mengantisipasinya, maka tidak boleh ada aktivitas pedagang maupun yang menyediakan jasa permainan anak,” tuturnya.

Ia meminta kepada mereka yang biasa mangkal di Alun-alun Palabuhanratu tetap mengindahkan anjuran pemerintah mengenai social distancing dan physical distancing dengan tidak memaksakan menggelar barang dagangan maupun arena permainan anak.

“Kejadian luar biasa virus corona ini adalah kategori darurat bencana. Jadi, kondisi darurat seperti sekarang ini harus dipahami masyarakat, termasuk para pedagang dan arena permainan yang biasa mangkal di Alun-alun Palabuhanratu,” kata dia.

Namun Deni tak memungkiri kondisi saat ini usaha para pedagang kecil akan terganggu. Pendapatan dari hasil usaha mereka pun dipastikan turun drastis.

“Kami akui, pedagang jenis apapun saat ini akan terkena imbas dari kasus corona. Tapi pemerintah pusat dan Pemprov Jabar telah mengeluarkan kebijakan akan membantu meringankan beban warga yang terdampak Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako. Terutama bagi warga yang sudah terdaftar, tapi non-DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial),” tandasnya.

Kontributor: Medi Ardiansyah
Editor: A Ahda