Ini Kata Para Tokoh Tentang RUU Omnibus Law

ILUSTRASI. Foto: Ist

JAKARTA | MAGNETINDONESIA.CO – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law masih menjadi pembahasan di kalangan para tokoh di Indonesia. Mereka pun menyatakan beragam pendapatnya mengenai Omnibus Law.

Seperti diungkapkan Ketua PB Nahdlatul Ulama KH Abbas Muin Lc. Abbas menilai, undang-undang memang akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Namun pada prinsipnya, undang-undang bertujuan memayungi kehidupan masyarakat, termasuk memayungi nasib Nahdlatul Ulama.

“Semestinya, anak-anak PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) harus banyak yang terjun ke bidang perundang-undangan,” kata Abbas yang juga Ketua Lembaga Kesehatan NU (LKNU).

Ia mencontohkan dalam konteks pertambahan penduduk. Misalnya yang meninggal dalam setahun ada 1 orang. Tetapi angka kelahiran 10 orang.

“Kondisi ini akan berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang tidak terkejar dengan pertambahan penduduk,” jelas Ketua Lembaga Kesejahteran Keluarga NU (LKKNU) ini.

Menurutnya, pemerintah tidak menghindari semua itu karena harus menghidupi rakyatnya. Pemerintah juga harus berani mengambil kebijakan agar seorang kepala daerah bisa memaksa pegawai negeri membeli beras atau sayur-mayur kepada para petani.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Khairul Mahalli, menambahkan Omnibus Law bukan harus ditolak meskipun dinilai jadi permasalahan bagi kelompok pekerja maupun pengusaha.

“Inisiatif pemerintah dalam menyederhanakan regulasi harus diapresiasi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Mahalli.

Ketua Kadin Sumatera Utara ini mengatakan, ada tiga elemen penting yang berpengaruh terhadap investasi pada penetapan Omnibus Law, yaitu akademisi, pengusaha, dan pemerintah.

Mahalli mengakui di kalangan pengusaha, masih terjadi multitafsir pemahaman tentang Omnibus Law. Pemerintah dianggap belum melakukan sosialisasi menyeluruh, sehingga masih jadi perdebatan.

“Omnibus Law pada dasarnya menyederhanakan regulasi. Maka Omnibus Law harus dikaji oleh akademisi dan pengusaha,” tandasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Raden Muhammad Mihradi, menjelaskan terjadinya obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Pertama, lemahnya daya saing investasi (Ease of Doing Business/EoDB) dan pertumbuhan sektor swasta. Pada bidang kemudahan berusaha, EoDB yang dirilis Bank Dunia (World Bank), Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara.

Dalam laporan pada 2019, posisi Indonesia tercatat turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya meskipun indeks yang diraih pemerintah naik 1,42 menjadi 67,96. Omnibus Law hadir menjadi terobosan untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu efisiensi hukum dan harmonisasi hukum.

RUU Omnibus Law sebenarnya mengambil konsep hukum di negara-negara common law, di mana Indonesia menganut sistem civil law. Sehingga wajar jika masyarakat Indonesia agak kurang akrab dengan Omnibus Law walaupun memang Indonesia sudah memiliki undang-undang yang serupa.

“Omnibus Law adalah satu undang-undang yang mengatur beberapa kepentingan luas,” ucapnya.

Semangat Presiden Joko Widodo membuat terobosan Omnibus Law tapi sayangnya tidak linear saat dimasukkan dengan teknis Omnibus Law. Satu di antaranya terlalu banyak materi dalam Omnibus Law yang disinggung, seperti UU tentang Pers, UU tentang Kesehatan, dan lainnya, yang sebenarnya tidak langsung berkenaan dengan investasi.

Hal ini dikuatkan keluhan BKPM bahwa ada kepala daerah yang tidak mengikuti instruksi Presiden tentang investasi. Permasalahan utamanya ada konfigurasi politik yang berbeda antara pusat dan daerah, sehingga perintah Presiden bisa diterjemahkan berbeda.

“Masukan kalangan akademisi kepada pemerintah dalam melakukan sosialisasi Omnibus Law. Pemerintah seharusnya melakukan secara bertahap,” tegasnya.

Kontributor: Medi Ardiansyah
Editor: A Ahda