Kuasa Hukum Tergugat Sengketa Waris Tanah di Palabuhanratu Ajukan PK ke Mahkamah Agung

JURU sita Pengadilan Agama Cibadak melakukan eksekusi pengosongan bangunan rumah dan tanah di Kampung Kidang Kencana, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (5/3/2020). Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Pihak tergugat sengketa waris tanah di Kampung Kidang Kencana, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan Pengadilan Agama (PA) Cibadak, yang melakukan eksekusi pengosongan rumah. Pasalnya, surat pemberitahuan dari PA Cibadak Nomor: W10-A15/461/Hk.05/II/2020 dengan perkara Nomor: 302/Pdt.G/2008/PA.Cbd perihal eksekusi pengosongan objek sengketa tanah dinilai kuasa hukum pihak tergugat melampaui kewenangan.

Perkara itu sendiri bermula dari gugatan Nenah Jaenah Binti M Udi Cs sebagai pihak penggugat terhadap Maemunah Binti Iya Dimaja dan Juariyah Binti Iya Dimaja sebagai pihak tergugat. Pelaksanaan eksekusi pada Kamis (5/3/2020) itu berdasarkan surat pemberitahuan dari PA Cibadak Nomor: W10-A15/461/Hk.05/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020.

Eksekusi itu juga berdasarkan penetapan Ketua PA Cibadak Nomor: 02/Pdt.Eks/2019/PA.Cbd Jo Nomor: 302/Pdt.G/2008/PA.Cbd Jo Nomor: 133/Pdt.G/2009/PTA.Bdg Jo Nomor: 400/K/AG/2010/PA.Cbd tentang perintah pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 400 meter persegi dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 2281 yang terletak di Kampung Kidang Kencana RT 02/27, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu.

Melalui kuasa hukum Yaya Omy SH dan Asna Arif Syaikhon SH di bawah bendera OMY & Co dari Sawangan, Depok, pihak tergugat berencana akan melakukan upaya hukum lain.

“Kami akan mengajukan PK ke MA yang didaftarkan melalui PA Cibadak pekan depan setelah ditemukan surat bukti (novum) baru,” kata Yaya Omy SH, kuasa hukum pihak tergugat, saat mendampingi kliennya di lokasi eksekusi, Kamis (5/3/2020).

Yaya menilai surat pemberitahuan eksekusi itu telah melampaui kewenangan, karena tidak ada satu pun amar putusan perkara aquo yang menyebutkan mengenai pengosongan objek perkara. Sehingga eksekusi yang dilakukan juru sita PA Cibadak itu diduga sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan melanggar hukum.

“Sengketa waris ini juga kami gugat balik ke Pengadilan Negeri (PN) Cibadak dengan perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2011/PN.Cbd. Klien kami sebagai pihak penggugat telah diperiksa hakim PN Cibadak. Dalam amar putusan PN Cibadak yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan kepemilikan sebidang tanah dan bangunan seluas 400 meter persegi yang terletak di Kampung Kidang Kencana, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu SHM No. 2281 perubahan dari SHGB No. 41 Tahun 1984 itu sah milik Maemunah Binti Iya Dimaja. Dengan demikian seharusnya tidak ada harta waris dalam perkara di PA Cibadak,” terang Yaya.

Pada amar putusan PN Cibadak itu juga memerintahkan kepada turut tergugat untuk mengubah nama dalam SHM No. 2281 dari atas nama M Udi kepada atas nama para penggugat.

“Dengan terbitnya putusan aquo, maka demi hukum atas objek sengketa tersebut adalah sah milik klien kami dan telah dieksekusi PN Cibadak. Terlebih, surat pemberitahuan eksekusi yang diterbitkan PA Cibadak itu cacat hukum. Sehingga eksekusi tidak bisa dijalankan dan gugur dengan sendirinya,” beber Yaya.

Berdasarkan keterangan, gugatan sengketa waris itu sudah bergulir di PA Cibadak sejak 12 tahun lalu. Kasus ini mencuat bermula saat anak-anak almarhum M Udi menggugat sebidang objek tanah seluas 400 meter persegi di Kampung Kidang Kencana RT 02/27, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, yang ditempati para ahli waris dari almarhum Iya Dimaja.

M Udi merupakan menantu Iya Dimaja yang menikahi anak sulungnya yang bernama Unayah. Sebelum menikahi Unayah, M Udi mempunyai tiga orang anak dari pernikahan pertamanya. Unayah sendiri adalah kakak kandung yang sekarang menjadi tergugat yakni Maemunah Binti Iya Dimaja dan Juariyah Binti Iya Dimaja.

Setelah sepeninggalan almarhum Iya Dimaja, tanah hak miliknya seluas 400 meter persegi itu pada 1984 dibaliknamakan atas nama M Udi dengan SHM No. 2281. Pembuatan sertifikat itu melalui program nasional agraria (Prona).

Pada 2008, anak-anak almarhum M Udi, baik dari hasil pernikahan dengan yang pertama maupun dengan Unayah melakukan gugatan atas objek sebidang tanah tersebut melalui PA Cibadak. Maemunah dan saudara kandung yang lainnya pun menjadi tergugat atas sengketa objek sebidang tanah itu hingga berujung penetapan eksekusi yang diterbitkan PA Cibadak.

Kontributor: H Asep
Editor: Bardal