Omnibus Law Cara Pemerintah Memanusiakan Manusia

PARA narasumber memberikan pemaparannya dalam kegiatan Podcast Show 03 yang diadakan PemudaFM.com. Fotp: Magnet Indonesia

JAKARTA | MAGNETINDONESIA.CO – Pemerintah terus berupaya mengakomodir semua kepentingan rakyat khususnya para pekerja di seluruh Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan draf RUU ini yang sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas sudah melalui proses yang panjang walaupun masih ada pertentangan dari para Serikat Pekerja.

Hal ini terungkap dalam Indonesia Podcast Show 03 yang diadakan PemudaFM.com dengan tema ‘Omnibus Law di Mata Generasi Milenial’ di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Hadir sebagai pembicara I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian Amelia Diatri Tuangga Dewi, Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan Kemenakertrans, Juru Bicara PSI Mikhail Gorbachev, Wasekum PP FSP KEP SPSI Afif Johan, dan Pengamat Komunikasi Emrus Sihombing.

I Ktut Hadi Priatna menjelaskan, Omnibus Law merupakan sebuah metode yang lumrah diterapkan saat ini di berbagai belahan dunia. Melalui metode Omnibus Law, satu undang-undang dapat memgubah atau merevisi banyak poin dari banyak undang-undang sekaligus.

Menurut dia, Omnibus Law berfungsi untuk merevisi bukan mencabut undang-undang yang berlaku. Dengan metode ini perbaikan undang-undang dapat lebih mudah, lebih terarah, dan cepat dilaksanakan. Di Indonesia, kata I Ktut, Omnibus Law sudah beberapa kali digunakan.

“Omnibus Law tidak hanya menyangkut permasalahan pekerja atau ketenagakerjaan, namun juga terkait penyederhanaan izin mendirikan usaha. Salah satu point RUU ini yakni tentang bolehnya mendirikan PT perseorangan, tidak harus perseroan,” ujarnya.

I Ktut menambahkan pemerintah melalui RUU Cipta Kerja ini juga ingin mengangkat kesejahteraan para pekerja dan memastikan pemenuhan hak-haknya. Contoh lain adalah pada poin aturan mekanisme upah di mana pekerja yang bekerja penuh waktu yakni selama 8 jam harus diberikan upah harian atau bulanan. Sedangkan yang bekerja paruh waktu diberikan upah per jam.

“RUU ini berkeadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Mengenai penghapusan hukum pidana bagi perusahaan pelanggar hukum, bukan berarti penghapusan secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa pelanggaran saja yang tidak diberikan hukum pidana karena bukan pelanggaran yang begitu besar. Sedangkan bagi pelanggaran besar, misalnya pelanggaran hak pekerja ataupun kecelakan kerja yang dikarenakan kesalahan perusahaan, tentunya akan tetap ada hukum pidana,” tegasnya.

Sementara Amelia Diatri Tuangga Dewi memaparkan, Omnibus Law ini merupakan semacam kompilasi dari banyak undang-undang untuk mengatasi undang-undang yang tumpang tindih. Omnibus Law juga berangkat dari situasi perubahan cepat dunia saat ini yang harus direspons dengan cepat pula.

“Melalui Omnibus Law, mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan. Melalui RUU Cipta Kerja kita dapat memanusiakan manusia. RUU Cipta Kerja ini untuk menghadapi situasi dan kondisi kontemporer yang sudah tidak relevan lagi apabila dihadapkan dengan UU Ketenagakerjaan yang sudah berumur dua dekade,” jelasnya.

Amelia menjelaskan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. Namun saat ini draf Omnibus Law RUU Cipta kerja belum dibuka ke publik karena masih tahap identifikasi masalah.

“Kalau seluruhnya sudah rampung dan diberikan kepada DPR, baru draf RUU tersebut dapat dikritisi atau ditanggapi publik melalui mekanisme yang berlaku,” kata Amelia.

Pengamat Komunikasi, Emrus Sihombing, mengungkapkan Omnibus Law ini revolusioner di mana banyak undang-undang dapat diubah atau disederhanakan dengan satu undang-undang baru sehingga dapat menutup peluang bagi para mafia untuk mengambil keuntungan. Omnibus Law juga seharusnya dimanfaatkan untuk permasalahan bangsa lainnya, seperti toleransi beragama.

“Dalam proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini seharusnya melibatkan publik secara terbuka. Harus ada keterlibatan organisasi ketenagakerjaan atau Serikat Pekerja. Proses pembentukan kebijakan publik seperti Omnibus Law ini harus dilaksanakan bersama-sama rakyat, termasuk generasi milenial,” ungkapnya

Emrus menjelaskan, Omnibus Law tidak sekadar metode, melainkan juga proses pembentukan hukum yang sudah seharusnya melibatkan segala komponen masyarakat. Apalagi dengan banyaknya hukum yang saling tumpang tindih, Omnibus Law adalah solusi terbaik selama melibatkan masyarakat umum secara aktif.

“Omnibus Law ini baik secara ide, namun akan kesulitan dalam pelaksanannya. Karena itu, sudah kewajiban Omnibus Law harus melalui kajian akademis yang mendalam agar terhindar dari kepentingan politik atau perseorangan,” tandasnya. (adv)

Kontributor: Yana Suryana
Editor: Hafiz Nurachman