Aktivis Cianjur Endus Adanya Kepentingan Politik pada Acara Gebyar PKH

GEBYAR PKH di Kabupaten Cianjur, disinyalir sebagai upaya mobilisasi massa menjelang Pilkada 2020. Foto: Magnet Indonesia/Ruslan Ependi

CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Kegiatan Gebyar Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur, Selasa (19/11/2019), dinilai sejumlah aktivis sebagai upaya mobilisasi massa menjelang Pilkada 2020. Pasalnya, sehari sebelumnya, Senin (18/11/2019), digelar juga mobilisasi massa dari tingkat RT dan RW melalui kegiatan silaturahmi akbar di Pendopo Cianjur.

“Petahana (Plt Bupati Cianjur) sudah memperlihatkan kekuatannya dengan mengumpulkan para RW dan RT se-Kabupaten Cianjur. Hari ini Plt Bupati mengumpulkan relawan pendamping dan penerima PKH,” ujar Ketua Dewan Kota (Dekot) Dian Rahadian kepada magnetindonesia.co, Selasa (19/11/2019).

Dian mengendus adanya tumpangan kepentingan politik di balik mobilisasi massa itu. Sejatinya, kata dia, pendamping PKH harus mampu menjaga independensi dan profesionalitas kerja untuk kepentingan masyarakat.

BACA JUGA   Pelaku Penginjak Alquran Minta Maaf kepada Umat Islam di Kota Sukabumi, Ini Pernyataannya..

(Baca Juga: Asosiasi Pendamping PKH Polisikan Pelaku Pungli ke Penerima Manfaat)

Plt Bupati sebagai pimpinan daerah pun mestinya memberikan teladan kepada masyarakat untuk tidak menarik para relawan ke kancah politik praktis.

“Massa forum RW dan RT serta pendamping PKH relatif cukup banyak. Peran mereka strategis karena mempunyai jaringan sampai masuk ke grass root,” kata dia.

(Baca Juga: Bawaslu Cianjur Tindak Lanjuti Dugaan Oknum Ketua PKH Berkampanye)

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Ahmad Mutawali, menampik jika Gebyar PKH 2019 bagian dari konsolidasi politik jelang Pilkada 2020.

“Tidak ada sangkut pautnya dengan politik praktis,” tukasnya.

Related Posts

Add New Playlist