Belum Ada Kejelasan Anggaran Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Sukabumi Ketar-ketir

BAWASLU Kabupaten Sukabumi, menggelar refleksi tahapan Pemilu 2019 di sebuah hotel di Kota Sukabumi, Kamis (29/8/2019). Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi masih ‘terombang-ambing’. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan nilai nominal yang dialokasikan dari APBD dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

“Sampai sekarang dana hibah untuk kami (Bawaslu) belum ada kepastian,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Haryanto, di sela kegiatan Refleksi Tahapan Pemilu 2019 di sebuah hotel di Kota Sukabumi, Kamis (29/8/2019).

Teguh mengaku telah berkoordinasi dan membahas besaran NPHD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Bawaslu sudah mengusulkan biaya penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi sesuai kebutuhan Bawaslu sebesar Rp40 miliar. Namun, setelah tiga kali dibahas bersama Pemkab Sukabumi menyusut menjadi Rp38 miliar.

“Kami sudah beberapa kali membahas dengan pemerintah daerah,” ungkap Teguh.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Anzar Kusnandar, menegaskan pengajuan besaran dana hibah yang diusulkan kepada Pemkab Sukabumi berbasis kinerja, bukan berbasis anggaran. Ajuannya mengacu kepada Permedagri Nomor 54/2019 tentang Pedoman Penyusunan Penganggaran Pilkada dan Keputusan Ketua Bawaslu RI No: 0194/K.Bawaslu/PR/03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota.

“Usulannya sudah betul terkonsep sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami berharap pemerintah daerah bisa menyetujui anggaran yang diusulkan,” tegasnya.

Cukup besar anggarannya untuk kebutuhan honorarium pengawas. Besarannya mencapai sekitar 51 persen dari total biaya yang dibutuhkan. Sisanya digunakan untuk pelatihan bimbingan teknis, misalnya pelatihan kepada pengawas adhoc di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan lapangan.

“Honor sebesar 51 persen ini untuk kebutuhan 31 orang terdiri dari komisioner plus kesekretariatan. Lalu ada petugas ad hoc tingkat kecamatan (panwascam) dengan kesekretariatan mencapai 517 orang, serta petugas pengawas desa dan kelurahan sebanyak 386 orang.

“Belum lagi pengawas adhoc di tiap TPS. Bila mengacu kepada Pilgub Jabar lalu, jumlahnya mencapai 4.018 TPS. Maksimal kapasitas per TPS 800 pemilih. Kalaupun memang ada penambahan paling di bawah 10 TPS,” tandasnya.

KontributorAnugrah
EditorSulaeman