Sidang Gugatan PT Zhong Min Hydro Indonesia Terus Bergulir

PENGADILAN Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi kembali menggelar sidang gugatan PT Zhong Min Hydro Indonesia terhadap mantan Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Jafar Rusdiana dan PT Kemilau Rejeki dengan agenda replik, Kamis (7/11/2019). Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Persidangan perkara gugatan PT Zhong Min Hydro Indonesia dengan tergugat mantan Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Jafar Rusdiana, dan PT Kemilau Rejeki terus berlanjut di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Pada Kamis (7/11/2019), agenda persidangan yakni replik dari pihak penggugat yang disampaikan secara lisan oleh kuasa hukum PT Zhong Min Hydro, M Nurjaya. Replik yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Sukusno Aji serta anggota Djoko Wiryono Budhi dan Agustinus itu, tak jauh berbeda dengan gugatan awal.

“Repliknya sama dengan gugatan awal. Tidak ada hal-hal lain yang ditambahkan,” kata Nurjaya kepada wartawan.

(Baca Juga: Majelis Hakim Tolak Pencabutan Gugatan PT Zhong Min Hydro)

Beberapa poin gugatan di antaranya memohon Majelis Hakim untuk menghukum tergugat I (Jafar Rusdiana) dan II (PT Kemilau Rejeki) membayar Rp10 miliar sekaligus dan seketika kepada penggugat. Menyatakan sita jaminan atas tanah sertifikat HGB atas nama PT Kemilau Rejeki, masing-masing seluas 16.910 meterpersegi, 10.420 meterpersegi, dan 10.020 meterpersegi.

Menanggapi replik tersebut, Kuasa Hukum PT Kemilau Rejeki, Welfrid K Silalahi, menegaskan duplik adalah jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Intinya, tetap sesuai pada jawaban.

(Baca Juga: Tok! Palu Hakim PN Cibadak Vonis 7 Bulan Oknum Kades Mekarsari)

“Duplik kami tetap pada jawaban. Pada sidang jawaban, kami mengemukakan beberapa dalil gugatan PT Zhong Min Hydro Indonesia cacat formil. Seperti penggugat malah menggugat Jafar Rusdiana sebagai pribadi. Padahal, penggugat berdalih telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemdes Mekarsari terkait tanah kas desa. Seharusnya kepada lembaga, ini malah ke personal kadesnya. Jadi gugatan itu salah sasaran,” ungkap Welfrid.

Dalam sidang kali ini, pihak turut tergugat Kantor BPN Kabupaten Sukabumi yang diwakili M Ikbal Maulana menilai penggugat telah salah mengajukan gugatan di PN Cibadak. Pada prinsipnya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang diakui penggugat, lalu BPN menerbitkan sertifikat HGB nomor 2, 3, 11, 12, 13, dan 15 di Desa Mekarsari atas nama PT Kemilau Rejeki dianggap tanpa meneliti persyaratan administrasinya.

(Baca Juga: JPU Keberatan, Hakim Batalkan Dakwaan Perkara Dugaan Pencabulan)

“Dalil gugatan pada posita itu, penggugat telah mengajukan gugatan ke PN Cibadak. Ini mengacu kepada UU Nomor 5/1986 junto UU Nomor 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Kami akan menunggu putusan sela,” paparnya.

Rencananya, sidang putusan sela akan dihelat di PN Cibadak pada 14 November 2019. Pada sidang sebelumnya, PT Zhong Min Indonesia meminta pencabutan gugatan. Namun, permintaan itu ditolak Majelis Hakim lantaran PT Kemilau Rejeki, Welfrid K. Silalahi sebagai tergugat II menolak pencabutan tersebut.

Kontributor:  Yana Suryana
Editor:  Sulaeman