BANDUNG | MAGNETINDONESIA.CO – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang diikuti para kepala daerah dan DPRD di wilayah Jawa Barat. Rakor diselenggarakan di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandar Dinata, Bandung, Rabu, 4 Juni 2025.
Rakor dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tak ketinggalan, Bupati Sukabumi Asep Japar, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali didampingi Sekda Ade Suryaman dan Ketua Apdesi turut hadir mengikuti rakor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan, Pemprov Jabar akan memastikan perencanaan dan penganggaran dalam APBD bebas dari intervensi dengan mengutamakan kepentingan serta kemanfaatan publik demi kesejahteraan rakyat.
‎
‎”Pemprov juga akan menguatkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Upaya pemberantasan korupsi ini akan b‎ersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Jabar,” ujarnya.
‎
‎Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengatakan, kegiatan rakor ini sangat positif karena bertujuan menguatkan sinergitas dan kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi antara kepala daerah dengan DPRD di Provinsi Jawa Barat.
“Mudah-mudahan rakor menghasilkan keputusan yang dapat menguatkan sinergitas lintas sektor dalam ikhtiar pemberantasan korupsi, terutama di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menambahkan, terselenggaranya rakor pemberantasan korupsi sebagai peringatan bagi para penyelenggara pemerintahan di daerah harus bekerja on the track atau berada di jalur yang benar tanpa tercela.
