Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS Pangkas Birokrasi yang Berbelit-belit

PLH Bupati Sukabumi Zainul S mengikuti rapat koordinasi bersama Kemenko Perekonomian secara virtual di Pendopo Sukabumi, Selasa (24/2/2021). Foto: Ist

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Pemerintah optimistis pada 2021 merupakan tahun kebangkitan ekonomi pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Perekonomian Indonesia diprediksi pulih pada 2021. Tahun ini peluang untuk kebangkitan ekonomi Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat rapat koordinasi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) secara virtual, Selasa (23/2/2021).

Daerah dituntut lebih siap menjalankan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui OSS. Pelayanan perizinan ini menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota yang dilakukan secara elektronik. Apalagi, layanan OSS sudah diberlakukan sejak 2019 sebelum UU Cipta Kerja disahkan DPR RI.

“Pemberlakuan pelayanan OSS di tingkat daerah ditargetkan Juli. Jaringan dan sistem OSS ini didukung Kementerian Kominfo,” ungkap Airlangga.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, selain penerapan OSS, landasan UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi. Sebab, selama ini pengurusan perizinan berusaha secara offline tidak terlalu cepat, kurang transparan, dan berbiaya tinggi.

“Melalui layanan OSS ini lebih transparan, cepat, efisien, dan tidak bertele tele. Jadi nanti pemerintah daerah wajib mengggunakan sistem OSS untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit,” tegasnya.

Menurut Bahlil, kegiatan usaha nanti cukup diselesaikan melalui OSS. Sehingga pelayanan perizinan berusaha seperti ini bisa mendatangkan investor dari luar untuk menanamkan modalnya di tiap daerah di Indonesia.

“Sekitar 51 persen perizinan berusaha terlayani melalui OSS. Kita akan berikan pelatihan cara penggunaan sistem OSS ini. Pemerintah daerah hanya menyiapkan operator atau sumber daya manusia saja,” jelasnya.

Plh Bupati Sukabumi Zainul S bersama perangkat daerah mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi melalui OSS secara virtual di Pendopo Sukabumi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi ini, mengaku penerapan OSS ini merupakan reformasi sistem perizinan terintegrasi. Sebab layanan ini lebih mudah, cepat, dan transparan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

“OSS merupakan standardisasi birokrasi perizinan lebih singkat dan mudah,” pungkasnya. (adv)

Kontributor: Fadillah
Editor: Bardal