DPK Apdesi Kabupaten Sukabumi Gelar Rakor dengan Perangkat Desa di Wilayah Pajampangan

BUPATI Sukabumi Marwan Hamami menghadiri rakor DPK Apdesi di wilayah Pajampangan. Foto: Ist

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – DPK Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi dengan perangkat desa di wilayah Pajampangan. Kegiatan yang melibatkan sekretaris desa dan kepala urusan keuangan desa itu digelar di Aula Gedung Balai Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Sabtu (9/1/2021).

Pada kesempatan itu turut hadir Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan sejumlah kepala perangkat daerah. Agenda rakor Apdesi itu bertujuan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 dan penyusunan APBDes tahun anggaran 2021 bagi para perangkat desa.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, sebagai wadah bagi para kepala desa, Apdesi harus rutin melakukan pembinaan dan bimbingan agar perangkat desa memiliki wawasan dan kemandirian dalam pengelolaan aset maupun keuangan desa.

“Ke depan setiap desa harus mandiri dan berkembang. Terlebih, apabila berbagai potensi yang terdapat di desa digali maksimal, maka pendapatan desa dari sumber lain akan bertambah. Pendapatan itu nantinya untuk membiayai program pembangunan yang menyentuh lini kehidupan masyarakat desa,” jelas Marwan.

Namun, kata dia, dalam setiap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa harus fokus pada program prioritas. Masyarakat perlu terlibat dalam menyusun sebuah program melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kedusunan hingga tingkat desa.

“Di tengah pandemi covid-19 saat ini, pemerintah desa harus membantu dalam pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM yang dikelola masyarakat desa,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana mengaku pihaknya selalu mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap desa untuk aktif melakukan pemulihan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM di masa pandemi covid-19. Termasuk dalam penyusunan APBDes, program peningkatan ekonomi masyarakat disarankan porsinya harus lebih besar dibanding pembangunan infrastruktur.

“Pelaku UMKM di tiap desa yang terkena dampak langsung akibat pandemi, perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa. Kita sudah berupaya melakukan pemberdayaan bagi masyarakat agar usaha skala kecil mereka tetap bertahan di tengah bencana kesehatan ini,” ungkapnya. (adv)

Kontributor:  Fadillah
Editor:  Hafiz Nurachman