Jawaban Bupati Terhadap 4 Raperda Sesuai dengan Pandangan Fraksi-fraksi

BUPATI Sukabumi, Marwan Hamami, menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi. Foto: Magnet Indonesia/Agris Suseno

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memasuki agenda jawaban Bupati Sukabumi, Senin (22/6/2020). Hasilnya, jawaban Bupati sudah sesuai dengan pandangan umum fraksi-fraksi.

“Apa yang disampaikan bupati sudah sesuai yang diharapkan. Agenda selanjutnya, keempat Raperda ini akan dikembalikan lagi ke Komisi agar benar-benar digodok sehingga nanti lahir menjadi Perda definitif,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara.

Keempat produk hukum daerah itu di antaranya Raperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Narkotika, Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi, serta Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Perencanaan Kawasan Perkotaan Cisaat. Yudha mengatakan, pembahasan di setiap komisi nanti akan melibatkan tenaga ahli dan pakar-pakar yang mahfum dengan Raperda, termasuk melibatkan mitra kerja dinas terkait yang mengusulkan Raperda.

“Target kita, empat Raperda ini harus menjadi Perda definitif pada 2020. Perda ini nantinya harus berkualitas dan memihak kepada masyarakat. Makanya akan kita bedah lagi lebih serius,” tegas Yudha.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan pada 2020 terdapat sekitar 19 Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD maupun usulan eksekutif untuk dilakukan pembahasan. Namun, karena terbatas anggaran, maka pembahasan sebagian Raperda akan ditunda hingga tahun depan.

“Pada 2020 ini anggaran kita di-recofusing ke Covid-19. Jadi, tahun ini kita hanya bisa melahirkan empat Perda. Raperda yang tidak jadi dibahas maka akan kita diselesaikan di tahun depan,” ungkap Yudha.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, menambahkan, satu di antara keempat Raperda itu merupakan produk hukum untuk mengeliminir praktik rentenir yang sering terjadi di Kabupaten Sukabumi, yakni Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi.

Menurut dia, lahirnya produk hukum itu salah satu upaya Pemkab Sukabumi dalam melakukan penertiban dan pencegahan praktik rentenir yang mengatasnamakan koperasi. Ke depan dinas terkait akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam agar melakukan usaha sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi.

“Koperasi di Kabupaten Sukabumi harus menjadi soko guru perekonomian rakyat. Pemberdayaan koperasi harus menjadi perhatian kita semua dalam meningkatkan peran dan fungsi koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan profesionalisme,” tandasnya. (adv)

Kontributor: Agris Suseno/Medi Ardiansyah
Editor: Eddy Surya Wijaya