Kemudian di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah, kata Rozak, petani digusur dengan curang dan tidak adil oleh PTPN VIII Kantor Administratur Cibungur. Sebab, lahan garapan yang selama ini tidak terurus dan telah dijadikan sumber kehidupan petani setempat digusur untuk penanaman sawit.
“Peristiwa ini sedang terjadi juga di Kecamatan Warungkiara. Penggusuran petani secara tidak langsung telah mendapat restu dari Dinas Pertanian karena merekomendasikan perubahan jenis tanaman dari karet ke sawit. Hal itu bertentangan dengan Surat Mendagri tanggal 24 Juni 2019 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia perihal Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit,” bebernya.
(Baca Juga:Â SPI Sukabumi Tolak Peralihan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit)
Rozak menyebutkan data di atas menunjukkan bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi petani sangat rendah. Konflik agraria yang terjadi di Sukabumi semakin mempersulit kehidupan petani, ditambah dengan mangkraknya pelaksanaan reforma agraria.
(Baca Juga:Â 8 Petani Penggarap asal Caringin Hirup Udara Bebas)
“Secara keseluruhan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19/2013 yang mengamanatkan perlindungan terhadap petani,” ungkap dia.
Untuk menegakkan HAM di sektor agraria, terang dia, negara harus memberikan perlindungan dan pemenuhan seluruh hak asasi petani. Karena itu, SPI menuntut pemerintah segera menjalankan reforma agraria sejati, menuntaskan konflik-konflik agraria dengan mendistribusikan tanah kepada petani kecil, dan Lembaga Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagaimana amanat Perpres Nomor 86/2018. Termasuk segera menjalankan mandat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
