Blangko Masih Kosong, Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten Sukabumi Belum Bisa Dilakukan

PEMOHON adminduk dari berbagai wilayah sedang antre di ruang pelayanan Kantor UPTD Dukcapil Wilayah IV Palabuhanratu. Foto: Magnet Indonesia/Anugrah

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Warga Kabupaten Sukabumi harus sedikit bersabar untuk mendapatkan KTP elektronik. Pasalnya, hingga saat ini blangko KTP elektronik belum diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Beberapa bulan terakhir blangko KTP elektronik kosong. Tapi kami melayani perekaman data bagi wajib KTP elektronik,” terang Kepala UPTD Dukcapil Wilayah IV Palabuhanratu, Endra Mulyana, Jumat (1/11/2019).

Belum adanya pencetakan KTP elektronik tersebut berlaku bagi warga yang ingin mengganti elemen KTP akibat hilang, rusak, ganti status, maupun pindah alamat. Para wajib KTP yang sudah merekam tercatat dalam print ready record (PRR). Apabila warga ingin cepat memiliki tanda identitas diri, maka untuk sementara waktu akan diberikan surat keterangan (suket).

Baca JugaUPZ Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Diganjar Penghargaan Baznas Award 2019

“Ada sekitar 50 orang per hari yang mengajukan permohonan rekam data dan langsung minta cetak KTP elektronik. Berhubung blangko masih kosong, permohonan mereka tidak bisa kami akomodir,” jelasnya.

Endra mengaku tak jarang pegawai UPTD menerima amarah dari pemohon karena tidak bisa mengakomodir keinginan mereka akibat kelangkaan blangko KTP elektronik. Kendati begitu, tak membuat karyawan patah semangat dalam melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Baca JugaUPT Disdukcapil Wilayah I Palabuhanratu Layani Maksimal Permohonan Pembuatan Adminduk

“Kami sering memberikan motivasi dan arahan ke karyawan agar tetap melayani masyarakat meski menerima perlakuan yang tak mengenakan. Ini bagian dari risiko pekerjaan. Tapi pemohon juga bisa paham mengenai kelangkaan blangko setelah diberi penjelasan,” ungkapnya.

Saat ini kantor UPTD Wilayah IV Palabuhanratu hanya melayani permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Ibu dan Anak (KIA), dan surat pindah domisili. Pasalnya, pencetakan blangko administrasi kependudukan (adminduk) itu menjadi kewenangan daerah. Sedangkan pencetakan blangko KTP elektronik masih ranah pemerintah pusat. (adv)

Reporter:  Fajar Hadiansah
Editor:  Eddy Surya Wijaya