“Buka ke publik anggaran Dinkes yang sebenarnya. Kalau tidak direspons, kami akan membuat laporan ke KPK atas keterlibatan pejabat di lingkungan Pemkab Sukabumi,” tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Usep Wawan, menyatakan, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk pengawalan terhadap kasus dugaan SPK fiktik pada Dinkes yang sudah ditangani kejaksaan. DPRD mendukung langkah LSM Baladhika Adyaksa Nusantara yang ingin bertemu dengan Komisi III DPRD masa bakti 2014-2019. Namun, Komisi-komisi DPRD periode 2019-2024 mengalami perubahan mitra kerja.
“Sekarang mitra kerja Dinkes itu Komisi IV, bukan lagi Komisi III. Makanya, kami menemui para pengunjuk rasa untuk menerima dan menampung aspirasi yang mereka sampaikan,” jelas politikus Partai Gerindra itu.
Menurut Usep, jika para demonstran ingin bertemu dengan mantan ketua dan anggota Komisi III tahun 2016 sangat sulit. Sebab, menghadirkan semua anggota Komisi III itu membutuhkan waktu lama.
“Kami sedang berupaya menghubungi mantan ketua Komisi III yang sudah tidak lagi menjadi anggota legislatif. Mudah-mudahan bisa hadir dan duduk bersama dengan LSM Baladhika Adyaksa Nusantara,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Agris Suseno
Editor: Me’enk Herman
