DPRD Minta Pemkab Sukabumi Terbuka Soal Recofusing Anggaran Pokir

SIDANG paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2020. Foto: Magnet Indonesia/Agris Suseno

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Beberapa mata anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi pada 2020 yang terkena recofusing masih jadi polemik. Salah satunya anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) untuk membiayai pembangunan infrastruktur di tiap daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif yang direcofusing. Pemangkasan anggaran itu berdampak terhadap pembangunan yang sudah terprogram menjadi tertunda.

Pemotongan anggaran pokir tanpa persetujuan DPRD itu berbuntut panjang. Para wakil rakyat membawa persoalan recofusing anggaran ke dalam sidang paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Pemkab Sukabumi harus terbuka soal recofusing anggaran pokir. Karena memang pemangkasan anggaran dilakukan eksekutif tanpa berkoordinasi dengan legislatif. Padahal anggaran pokir itu sudah disahkan DPRD pada akhir 2019 untuk digunakan pada 2020,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, saat memimpin sidang paripurna, Senin (21/6/2021).

Ia menegaskan, pemangkasan anggaran pokir berdampak tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur hasil aspirasi masyarakat di tiap dapil pada 2020. Program pembangunan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di masa pandemi saat ini.

“Melalui sidang paripurna kali ini, kami belum mendengar jawaban rinci alasan Pemkab Sukabumi merecofusing anggaran pokir. Pemkab hanya menjawab secara global pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.

Yudha mengaku Fraksi Gerindra sudah menyampaikan pendapatnya pada sidang paripurna terkait perlu adanya penjelasan pemotongan anggaran pokir tersebut yang dilakukan eksekutif.

“Dampak anggaran pokir direcofusing, program usulan pembangunan dari masyarakat yang ditampung pada saat kegiatan reses anggota DPRD menjadi tertunda. Masalah ini harus dijawab eksekutif supaya masyarakat bisa memahami kondisi keuangan daerah di masa pandemi covid-19,” imbuhnya.

Pada Selasa (22/6/2021) besok, perangkat Komisi-komisi DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra kerja terkait perihal recofusing anggaran pokir. Kemudian dilanjutkan rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami pertanyakan masalah recofusing ini karena di tengah-tengah penggunaan anggaran 2020 sudah berjalan. Kita ingin tahu, anggaran yang dipangkas itu dialihkan untuk kegiatan apa saja? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan keinginan masyarakat?, kami akan pertanyaan ke TAPD,” tegasnya.

Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri, menambahkan pihaknya belum bisa menjawab keinginantahuan legislatif terkait recofusing di situasi sedang terjadinya wabah covid-19. Saat ini, Pemkab Sukabumi hanya fokus menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD TA 2020.

“Penggunaan anggaran 2020 sudah berjalan normatif dan sesuai aturan. Hasilnya kita mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ketujuh kali dari BPK RI. Sebetulnya sudah tidak ada masalah, karena kita mengikuti mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (adv)

Reporter: Agris Suseno
Editor: Rian Munajat