Hal ini dikuatkan keluhan BKPM bahwa ada kepala daerah yang tidak mengikuti instruksi Presiden tentang investasi. Permasalahan utamanya ada konfigurasi politik yang berbeda antara pusat dan daerah, sehingga perintah Presiden bisa diterjemahkan berbeda.
“Masukan kalangan akademisi kepada pemerintah dalam melakukan sosialisasi Omnibus Law. Pemerintah seharusnya melakukan secara bertahap,” tegasnya.
Kontributor: Medi Ardiansyah
Editor: A Ahda
Page 3 of 3
