Kuasa Hukum Kasus BPNT Nilai Penetapan Tersangka Terlalu Prematur

Lambang Korps Adhyaksa. Istimewa

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Tim kuasa hukum tersangka dugaan kasus penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menilai penetapan terhadap kliennya terlalu prematur. Pasalnya, kliennya menjalankan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 460/Kep.19-dinsos/2018 tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Sukabumi 2018.

“Kami menilai penetapan tersangka terhadap klien kami cacat hukum,” tegas Alamsyah, kuasa hukum tersangka, Sabtu (29/12/2018).

Belum lama ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menetapkan UK dan N, pegawai Bulog Subdivre Cianjur sebagai tersangka. Dalam kasus program BPNT periode April-Sepetember 2018 itu, negara mengalami kerugian mencapai Rp3,9 miliar. Mereka diduga menyalurkan beras medium, seharusnya premium.

“Berdasarkan Pasal 75 jo Pasal 184 KUHAP semestinya Bupati Sukabumi Marwan Hamami, pada SK itu selaku penanggung jawab wajib diperiksa sebagai saksi atau tersangka,” tegasnya.

Ia mempertanyakan sebelum tim penyidik Kejari Kabupaten Sukabumi menetapkan dua tersangka, sudah memeriksa Bupati Sukabumi atau belum. Sebab, di sana ada SK Bupati Sukabumi yang digunakan sebagai acuan.

“Apakah penyidik sudah menyita SK Bupati Sukabumi sebagai barang bukti? Dalam SK itu menetapkan Kepala Perum Bulog Sub Divre Cianjur sebagai anggota Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan. Apabila penyidik belum melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Bupati Marwan Hamami, maka kami menyimpulkan bahwa penetapan dua tersangka karyawan Perum Bulog adalah prematur dan tidak cukup bukti serta tidak ada relevansinya dengan perkara yang disangkakan,” jelasnya.

Ditegaskan Alamsyah, penetapan tersangka terhadap dua kliennya tidak mempunyai dasar hukum. Sebab, kapasitas Perum Bulog pada program BPNT hanya sebatas penjual beras komersial. Hal ini tertuang dalam Standar Operasional Bulog (SOP) Bulog Nomor: SOP-31/DM/08/2017.

“Penetapan tersangka terhadap klien kami keliru. Pihak Perum Bulog bukan pelaksana atau penanggung jawab program BPNT sesuai Perpres Nomor 63 tahun 2017 maupun Buku Pedoman Umum BPNT. Termasuk bukan pula penanggung jawab keuangan,” bebernya.

Alamsyah menjelaskan, hubungan hukum antara Perum Bulog Sub Divre Cianjur dengan pembelinya yakni keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan jual-beli lepas atau komersial. Sesuai Perpres Nomor 63/2017, penyalur BPNT adalah Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

Dalam BAB I Pasal I ayat (7) disebutkan E-Warong adalah agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur.

Dilihat dari Nota Kesepahaman 4 Menteri tentang Penyaluran BPNT, sambung Alamsyah, secara fakta hukum tidak ada kata dan/atau satu kalimat pun yang menyebutkan adanya kewajiban dan/atau tanggung jawab Perum Bulog sebagai pelaksana penyaluran, baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaannya.

“Di Perpres 63 itu jelas ada 4 menteri yang membuat nota kesepahaman penanggung jawab sebagai pelaksana penyaluran BPNT dan 17 menteri lainnya. Apakah Kejaksaan sudah memintai keterangan saksi dari empat menteri? Apakah sudah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT?,” tanya Alamsyah.

Kedua tersangka terancam dijerat Pasal 2 dan 3 junto pasal 55 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara.

Reporter:   Rudi Purwanto Chacha
Editor:   Sulaeman