“Jangan sampai ada lapangan kerja di wilayah kita, tapi masyarakat setempat justru tidak dilibatkan. Itu yang akan kami dorong ke depan,” ucapnya.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan pengurus RT dan RW juga menjadi perhatian utama. Ia menyebut, beban kerja RT/RW saat ini cukup besar, namun belum diimbangi dengan kesejahteraan yang layak bagi mereka.
”Insentif RW masih di angka nominal Rp300 ribu. Ke depan, kami ingin ada peningkatan, minimal bisa dua kali lipat agar mereka bisa lebih fokus melayani masyarakat,” tuturnya.
Kang Abor juga membuka ruang bagi LPM untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah kelurahan. Meski menjadi mitra kerja, LPM tetap memiliki fungsi kontrol sosial.
”Kalau kebijakan itu tidak pro rakyat, kami harus berada di depan untuk mengkritisi dan mengoreksi,” tegasnya.
Terkait potensi wilayah, ia menilai Palabuhanratu memiliki banyak peluang, termasuk dari sektor perusahaan dan fasilitas pemerintah yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu yang akan menjadi perhatian adalah persoalan pelibatan masyarakat di PLTU.
”LPM akan hadir untuk menjembatani dan memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat dari perusahaan pembangkit listrik itu,” pungkasnya.
Reporter: Nugraha
Editor: Indra Sopyan
