SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Selasa (22/3/2022). Mereka menuntut DPMD agar mengkaji ulang segala kebijakan yang menyangkut masyarakat desa.
Terdapat empat poin tuntunan yang disuarakan mahasiswa kepada dinas terkait saat unjuk rasa berlangsung. Di antaranya evaluasi pemberdayaan kualitas desa, keberadaan BUMDes tidak berjalan maksimal, transparansi bantuan dana hibah UPK, dan transparansi pengelolaan anggaran DPMD.
Pantauan di lapangan, sejumlah mahasiswa terkonsentrasi di depan gerbang kantor DPMD di Jalan Bhayangkara Kiaralawang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Di hadapan pegawai dinas, mereka berorasi menyampaikan beberapa tuntunan dengan menggunakan pengeras suara.
“Kami minta evaluasi semua bentuk pemberdayaan masyarakat di tiap desa. Informasi yang kami dapat, ada bantuan dana hibah untuk UPK, kami anggap tidak tepat di situasi pandemi saat ini. Semua kebijakan itu harus dikaji ulang DPMD,” ujar Ketua Umum PB Himasi Danial Fadhilah, dalam orasinya di hadapan pegawai DPMD.
Menurut Danial, di Kabupaten Sukabumi ada 381 desa, jika sebagian bermasalah yang disalahkan bukan desanya, tapi DPMD sebagai bapak angkat desa. Karena itu, harus menjadi perhatian serius dinas terkait agar pemberdayaan masyarakat desa lebih efektif.
Namun, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi, saat menemui massa untuk menjawab tuntutannya mendapat cibiran. Mahasiswa berdalih jawaban kepala dinas tidak sesuai dengan tuntunan aksi.
