“Netralitas ASN juga perlu kita awasi. Karena rawan terjadi intimidasi oleh calon petahana yang maju kembali di Pilkada. Jika melihat ada intimidasi, segera laporkan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi di lingkungan ASN ke depan,” jelas Afifudin.
Persoalan lain mengenai pendaftaran pasangan perseorangan yang akan menimbulkan potensi kerawanan harus dititikberatkan pada batas waktu sesuai jadwal. Termasuk perbedaan dokumen persyaratan dan pasangan calon yang berangkat dari eks narapidana.
“Kita lembaga independen. Tidak boleh diintervensi pihak manapun. Hasil pengawasan di tingkat kecamatan jangan diberitahu ke KPU. Koordinasi dan sinergitas seluruh divisi merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada,” tandasnya.
Kontributor: H Asep
Editor: Hafiz Nurachman
