(Baca Juga: Kenang Perjuangan Pembangunan Jalan, Dinas PU Kabupaten Sukabumi Bangun Monumen Stoom Walls)
Ia meminta masyarakat harus tahu mana ruas jalan desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Sebab, perbaikan ruas jalan rusak itu punya kewenangan masing-masing.
“Beda status, berarti beda juga pengelolanya. Misalnya, jalan desa merupakan kewenangan desa karena sudah punya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Begitu juga jalan provinsi dan nasional adalah kewenangan provinsi dan pusat. Kewajiban kita hanya memperbaiki ruas jalan berstatus kabupaten saja,” jelas Asep.
Kondisi jalan rusak di wilayah Kabupaten Sukabumi banyak diunggah warganet di media sosial. Namun warganet tidak menjelaskan jalan yang rusak itu berstatus milik desa, kabupaten, provinsi, atau nasional.
“Jadi, tidak semua kerusakan jalan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi menjadi beban Dinas PU. Masyarakat harus paham, jika ada jalan yang rusak, lihat dulu statusnya milik siapa,” tandasnya. (adv)
Kontributor: Yana Suryana
Editor: Eddy Surya Wijaya
