“Propemperda adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun terencana, terpadu, dan sistematis. Prakarsa DPRD dan pemerintah daerah ini delapan Raperda di antaranya berstatus baru dan dijadwalkan akan dibahas mulai awal tahun 2027,” ungkap Budi.
Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pembahasan Raperda APBD 2027, Raperda Desa, dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016. Baahkan ketiga Raperda tersebut telah ditetapkan menjadi Perda definitif sebagai payung hukum untuk mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.
“Ketiga Raperda yang disetujui DPRD ini diyakini dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah). Diharapkan ke depan kerja sama pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin baik,” ucapnya.
Ia menegaskan Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini mencakup tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Termasuk perubahan peringkat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipologi C menjadi tipologi A.
“Perubahan Perda ini juga menjadi dasar hukum penyusunan struktur organisasi dan tata kerja. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di masing-masing dinas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (adv)
Reporter:Â Nugraha
Editor:Â Rian Munajat











