SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan catatan kepada pemkab setempat pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.
Terdapat beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki pemerintah daerah sebelum Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 disahkan legislatif. Satu di antaranya program kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
“Masukan dan saran dari fraksi-fraksi perlu diperbaiki segera pemerintah daerah. Soalnya ini menyangkut keuangan daerah dan keberlangsungan pembangunan infrastruktur di wilayah,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, di sela memimpin rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Rabu, 29 Juni 2022.
Wakil Bupati Iyos Somantri yang hadir pada rapat paripurna menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi atas pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Pandangan umum fraksi-fraksi akan dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut di internal pemkab.
“Pada prinsifnya, kami mendengar masukan-masukan dari legislatif. Ke depan akan lebih meningkatkan kinerja yang produktif serta mengevaluasi secara menyeluruh pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Sukabumi sependapat dengan semua fraksi yang ingin mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun yang akan datang. Namun, saran dan pendapat dari fraksi-fraksi DPRD akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi sempurna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
