Kejari Kabupaten Sukabumi Mulai Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Jambenenggang

PARA pengurus Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat (Gempur) berfoto bersama dengan penyidik Kejari Kabupaten Sukabumi usai diperiksa selaku pelapor. Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Kejari Kabupaten Sukabumi mulai mendalami dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa di Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes. Tahap awal, jajaran Korps Adhyaksa mulai meminta keterangan dari perwakilan warga mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat (Gempur) selaku pelapor.

“Tadi kami dimintai keterangan secara tertulis,” kata perwakilan Gempur, Sulaimi, kepada wartawan, Rabu (10/7/2019).

Gempur melaporkan beberapa poin dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa yang diduga melibatkan oknum kepala desa setempat. Ia diduga tak transparan dalam penggunaan anggaran sejak 2015 hingga 2018 karena tidak pernah mengumumkan anggaran untuk diketahui masyarakat.

Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dituding tidak pernah memakai papan informasi proyek. Laporan lainnya, diduga terjadinya tumpang tindih anggaran, seperti pembangunan jalan dari Lemburtengah ke Kampung Muara yang menggunakan Dana Desa dan Distarkimsih.

Indikasi laporan lainnya yakni adanya tumpang tindih penggunaan dana pembangunan rawayan (jembatan gantung) Banen yang menghubungkan Desa Jambenenggang dengan Buniwangi, Kecamatan Gegerbitung pada 2016.

Terkait program rumah tidak layak huni (Rutilahu) 2018 bersumber dari Dinas Sosial sebanyak 40 unit diduga dipotong kisaran Rp1,5 juta hingga Rp2 juta oleh oknum aparat desa.

“Ini harus diusut tuntas. Kami akan terus kawal,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Jambenenggang, Ojang Apandi, membantah adanya tudingan penyelewengan serta tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa. Ia menyayangkan adanya sejumlah perwakilan yang mengklaim warganya melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

“Masalah laporan itu hak prerogatif mereka dan saya tidak melarang. Namun semestinya, kalau mereka beritikad baik untuk ikut membangun desa apalagi mengklaim sebagai warga Desa Jambenenggang, padahal itu tidak benar, seharusnya koordinasi dengan kita. Tapi saya lihat mereka tak punya itikad baik,” beber Ojang.

Ia menyebutkan selalu memampang penggunaan Dana Desa lewat baliho berukuran besar di depan kantornya. Terkait tudingan tidak transparan, Ojang mengaku aneh.

“Secara administrasi kependudukan yang melaporkan itu bukan warga Desa Jambenenggang. Laporannya itu tidak benar. Mereka tak pernah datang dan baca pengumuman dana dan kegiatan,” tandasnya.

KontributorImam Mustofa
EditorSulaeman