Pemkab Sukabumi Bakal Telurkan Produk Hukum yang Bisa Mengebiri Tugas Wartawan?

JURNALIS Sukabumi dari berbagai media menolak Pasal 15 yang terdapat pada Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian, karena terkesan diskriminatif. Penolakan disampaikan pada saat audensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (8/7/2019). Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Kalangan wartawan di wilayah Sukabumi mempertanyakan adanya Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian. Mereka menilai di Pasal 15 pada Raperda tersebut dapat merugikan dan membatasi aktivitas kerja jurnalis yang biasa meliput kegiatan Pemkab Sukabumi.

Aksi protes wartawan itu dilakukan pada audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (8/7/2019). Mereka diterima Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi dan Ketua Pansus XIII Budi Azhar Mutawali serta Kasubbag Produk Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sukabumi, Lia Yuliani.

“Kami datang ke gedung wakil rakyat ini ingin menanyakan Pasal 15 pada Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian. Maksud dan tujuan Raperda itu apa sih? Kalau lolos dari pembahasan DPRD, Raperda ini jelas nantinya akan membatasi kerja jurnalis dalam peliputan. Kami juga mempertanyakan dasar hukum ada sanksi administrasi bagi wartawan yang tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Kominfosan,” tegas Rendi Rustandi, koordinator jurnalis, usai audensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi.

Pada Pasal 15 Raperda Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian disebutkan, wartawan yang akan meliput kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan lainnya yang dilaksanakan pimpinan pemerintah daerah harus mendapat rekomendasi peliputan dari perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Tak hanya itu, wartawan yang meliput pun medianya harus terakreditasi. Jika dalam melaksanakan tugas peliputan tanpa memiliki rekomendasi, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pengawasan, denda administratif, dan/atau dilaporkan kepada Dewan Pers.

Rendi menegaskan, seluruh jurnalis yang melaksanakan tugas peliputan di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat sudah diatur dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers. Jurnalis, kata dia, terikat dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Jadi, apa maksud dan tujuan dilahirkannya Raperda ini? Kami dengan tegas menolak Raperda tersebut dibahas DPRD,” tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, meminta eksekutif segera merevisi pasal soal peliputan dalam Raperda Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian yang dapat mengebiri tugas-tugas jurnalistik di lapangan.

“Pasal 15 dalam Raperda yang diajukan Dinas Kominfosan ini harus direvisi sebelum ada pembahasan di DPRD. Intinya harus hati-hati memasukan klausul pasal per pasal dalam Raperda. Jangan sampai nanti jadi blunder dan menghambat tugas wartawan karena tugas wartawan sudah jelas diatur dalam UU 40/1999,” jelas Agus.

Menurutnya, satu pasal itu tidak boleh dimasukan ke dalam draf Raperda sebelum ada saran dan masukan dari rekan-rekan wartawan.

“Untuk sementara Pasal 15 ini kita drop. Kalau sudah didrop berarti tidak ada lagi pasal itu. Mudah-mudahan hubungan antara pers, eksekutif, dan legislatif ke depan bisa lebih harmonis,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfosan Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, mengaku, sejak awal Pasal 15 dalam Raperda itu sudah diusulkan untuk direvisi.

“Revisi dalam pasal itu menjadi peliputan yang dilakukan wartawan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menaati Kode Etik Jurnalistik,” ucap Bima panggilan akrab Herdy Somantri. (adv)

Kontributor: Asep D/Endi Nasrulah
Editor: Hafiz Nurachman