Fraksi Golkar Minta Eksekutif Evaluasi Perangkat Daerah yang Tak Penuhi Target PAD

KETUA DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi (tengah) memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga raperda, Senin (1/7/2019). Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong pihak eksekutif mengevaluasi pengelolaan pendapatan asli daerah. Pasalnya, terdapat sejumlah perangkat daerah penghasil tak memenuhi target PAD pada 2018.

“Ini perlu ada evaluasi,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Asep Haryanto, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (1/7/2019).

Pandangan umum fraksi merupakan tindak lanjut penyampaian nota penjelasan mengenai tiga raperda usulan eksekutif yang disampaikan Bupati Sukabumi pada rapat paripurna, Kamis (27/6/2019).

“Tapi pada prinsipnya telah memenuhi kriteria aturan dalam penggunaannya sesuai RPJMD dan RKPD,” tegasnya.

Mengenai Raperda tentang Pengarustamaan Gender, Fraksi Golkar berharap ke depan pemerintah daerah harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap hak-hak perempuan agar lebih terfasilitasi secara maksimal. Hal itu untuk mendorong partisipasi perempuan di Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan di segala bidang.

“Pemerintah daerah perlu memanfaatkan sistem data gender yang terintegral dengan data kependudukan. Sebab, gender bisa menjadi bahan perumusan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, keluarga, dan anak. Gender juga dapat memberikan upaya pencegahan, perlindungan, serta advokasi kepada perempuan yang rentan terjadi kekerasan dan kejahatan,” beber Asep.

Mengenai Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan, Asep menilai, penarikan retribusi kepada masyarakat harus berbanding lurus dengan pemberian pelayanan.

“Kami ingin mengetahui hitungan dan indikator yang digunakan dalam menentukan besaran tarif laboratorium. Ini sebagai bahan kajian Fraksi Golkar dan Pansus dalam membahas raperda. Jadi kami harap nilai besaran tarif harus disusun berdasarkan kajian yang objektif, sehingga tarif retribusi sesuai dengan riil marginal cost, kondisi, dan kemampuan masyarakat,” jelasnya.

Asep menegaskan, secara keseluruhan tiga raperda usulan eksekutif ini perlu ada penyempurnaan. Karena itu, Komisi, Badan Anggaran, perangkat daerah, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), harus kritis dalam menyikapi ketiga raperda yang akan dibahas nanti dengan mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Kalau objektif dan krtitis, produk hukum daerah yang ditetapkan akan berlaku secara efektif dan berhasil guna. Kami akan menunggu jawaban dari eksekutif pada paripurna dua hari ke depan,” tandasnya. (adv)

KontributorAcep Ahmad Safei
EditorBardal