Pemkab Sukabumi Bahas Revisi Perda RTRW Bersama BKPRD

SEKDA Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri (tengah) didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi Maman Abdurahman (kiri) memimpin rapat BKPRD membahas revis Perda RTRW. Foto: Ist

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi sedang direvisi. Saat ini draf revisi perda sedang dalam penggodokan DPRD setempat. Pemkab Sukabumi pun membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

“Perkembangan pembangunan tentu berdampak terhadap tata ruang. Karena itu, kami memandang perlu adanya revisi Perda RTRW,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, saat memimpin rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), di salah satu hotel di kawasan Salabintana, Jumat (28/6/2019).

Ia mencontohkan perubahan tata ruang di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Perlu dilakukan kembali kebijakan penataan kawasan tersebut.

“Kami sudah membentuk TKPRD. Di dalannya merupakan gabungan dari berbagai instansi teknis di lingkungan Pemkab Sukabumi,” ungkapnya.

Instansi yang terlibat di antaranya, Assda II Bidang Ekonomi dan Pembagunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Perkumiman, serta Dinas Pertanian.

“Tim ini nanti yang menilai perubahan tata ruang wilayah karena faktor perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi,” sebutnya.

Draf awal revisi Perda RTRW sudah disusun. Tim sudah menyerahkan draf itu ke DPRD.

“Sekarang kita masih melengkapi klausul yang belum masuk ke draf revisi perda,” ungkap Iyos.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, mengaku masih menunggu tambahan klausul draf revisi perda yang diusulkan eksekutif. Jika sudah lengkap, maka akan segera dilakukan pembahasan bersama komisi-komisi DPRD dengan Pemkab Sukabumi.

“Kami dukung sepenuhnya perubahan perda ini. Revisi Perda RTRW merupakan isu penting untuk mengurai akar permasalahan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah faktor perkembangan zaman,” tandasnya. (adv)

Kontributor:   Asep D
Editor:   Sulaeman