Ini Syarat Teknis Proses Klaim Pencairan Asuransi Kecelakaan

Ilustrasi. Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDOESIA.CO – PT Jasa Raharja menanggung asuransi korban kecelakaan. Proses pencairan klaim santunan asuransi bisa berlangsung cepat jika persyaratan terpenuhi.

Penanggung Jawab Samsat Palabuhanratu, Septian Gunawan, mengatakan berdasarkan Undang Undang Nomor 33/1964 dan Undang Undang Nomor 34/1964, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) telah dilindungi asuransi Jasa Raharja. Berdasarkan Undang Undang Nomor 33/1964 Jo PP Nomor 17/1965, korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri yang diakibatkan penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

“Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di kapal ferry kemudian tenggelam, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda,” ujarnya.

Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak ditemukan atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Kemudian, sambung Septian, menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP Nomor 18 Tahun 1965, korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

“Tidak semua korban kecelakaan berhak mendapatkan santunan dari asuransi Jasa Raharja. Pengendara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, tidak berhak mendapatkan asuransi tersebut,” jelasnya.

Yang kedua adalah korban kecelakaan baik pengendara atau pejalan kaki yang menerobos palang pintu kereta. Ketiga, korban kecelakaan yang disengaja, seperti bunuh diri dan/atau percobaan bunuh diri serta korban kecelakaan yang terbukti mabuk. Korban kecelakaan tunggal kendaraan pribadi juga tidak berhak mendapatkan jaminan asuransi dari Jasa Raharja.

Korban kecelakaan yang terbukti sedang melakukan kejahatan pun tidak berhak menerima santunan dari asuransi pemerintah ini. Korban kecelakaan lain yang tidak berhak mendapatkan santunan adalah korban kecelakaan akibat bencana alam, perlombaan kecepatan seperti misalnya perlombaan balapan mobil atau motor.

Untuk mengklaim asuransi kecelakaan, menurut Septian, korban harus meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi serupa yang memiliki wewenang. Misalnya PT KAI untuk kereta api, Syah Bandar untuk kapal laut. Membuat surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit, membawa identitas pribadi korban (asli dan fotokopi) seperti: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat nikah, mengunjungi kantor Jasa Raharja dan mengisi formulir.

“Formulir yang diisi itu formulir pengajuan santunan, keterangan singkat kecelakaan. Formulir kesehatan korban, keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia, menyerahkan formulir serta melampirkan dokumen pendukung kepada petugas,” paparnya.

Masih kata Septian, bagi korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus memiliki laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya. Kuitansi biaya perawatan, kuitansi obat-obatan yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Fotokopi KTP korban, surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi KTP korban penerima santunan dan fotokopi surat rujukan bila korban pindah ke rumah sakit lain.

Sementara itu, untuk korban luka-luka hingga mengalami cacat, Septian menerangkan harus memiliki laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya, keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban, fotokopi KTP korban, foto diri yang menunjukkan kondisi cacat tetap.

“Korban luka-luka kemudian meninggal dunia juga sama harus ada laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya, surat kematian dari rumah sakit/surat kematian dari kelurahan, jika korban tidak dibawa ke rumah sakit. Fotokopi KTP korban dan ahli waris juga fotokopi Kartu Keluarga (KK). Fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah. Fotokopi akta kelahiran atau akta kenal lahir bagi korban yang belum menikah, kuitansi asli dan sah biaya perawatan dan kuitansi obat-obatan. Fotokopi surat rujukan bila korban pindah rawat ke rumah sakit lain,” bebernya.

Untuk korban meninggal dunia di TKP, cukup melampirkan laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya. Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya. Surat kematian dari rumah sakit atau surat kematian dari kelurahan jika korban tidak dibawa ke rumah sakit. Fotokopi KTP korban dan ahli waris, fotokopi KK, fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah, fotokopi akta kelahiran bagi korban yang belum menikah, terakhir menunggu proses pencairan.

“Nominal asuransi yang diterima, Rp50 juta bagi yang meninggal dunia. Santunan cacat tetap (maksimal) Rp50 juta, santunan perawatan (maksimal) Rp20 juta. Santunan penggantian biaya penguburan jika korban tidak memiliki ahli waris Rp4 juta. Santunan untuk manfaat tambahan (penggantian biaya P3K) Rp1 juta dan santunan untuk manfaat tambahan (penggantian biaya ambulans) Rp500 ribu. Itu semua sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 13 Februari 2017, KEP.16/PMK.010/2017,” tuturnya. (adv)

KontributorM Rizal Jalaludin
EditorBardal