GMNI Sukabumi Demo Soroti Sektor Pendidikan saat Hardiknas

MASSA Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi berunjuk rasa saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Sukabumi, Kamis (2/5/2019). Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi memilih berunjuk rasa saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Sukabumi, Kamis (2/5/2019). Mereka menyoroti berbagai hal berkaitan kondisi pendidikan di wilayah terluas kedua se-Jawa dan Bali itu.

Ada empat poin yang disoroti. Di antaranya transparansi alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sukabumi, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah agar melakukan evaluasi kurikulum pendidikan, serta menolak kapitalisasi pendidikan.

“Selama ini, di lapangan kami menemukan kejanggalan-kejanggalan di bidang pendidikan. Padahal kita ketahui bersama bahwa alokasi dana pendidikan dari APBN sangat besar mencapai 20 persen dan penambahan Rp11 triliun. Belum lagi dari APBD Kabupaten Sukabumi sebesar 20 persen sekitar Rp8 miliar. Dana sebesar itu seharusnya pemerintah bisa menjangkau pemerataan infrastruktur pendidikan sampai ke daerah terpencil,” tegas Sekjen GMNI Sukabumi, Dasep Indra, dalam orasinya.

Hardiknas merupakan instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yakni pendidikan adalah indikator utama untuk kemajuan suatu negara dan juga sebagai fundamental bangsa. Pendidikan juga untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara. Dengan demikian, keberhasilan negara dapat diukur dari kualitas pendidikannya.

“Infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sukabumi selama ini terindikasi tidak merata. Sehingga kualitas pendidikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena itu, dalam perubahan global sekarang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu berkompetitif di segala sektor,” jelas Indra.

Dengan demikian, GMNI Sukabumi tetap konsisten terhadap problematika yang terjadi dan selalu mengawal kepentingan rakyat. Hardiknas, lanjut dia, seharusnya menjadi momentum para pelajar di seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi untuk bersatu dan menyuarakan ketidakmerataan sarana pendidikan.

“Pemerintah perlu bergerak cepat dalam melakukan pembenahan di bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab IV pasal 3 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memeroleh pendidikan,” tandasnya.

KontributorAsep D
EditorSulaeman