Aksi Demo Warnai Pleno Rekapitulasi Hari Kedua di Cianjur

ALIANSI Masyarakat Cianjur Pangawal Demokrasi (AMCPD) berunjuk rasa di sela rapat pleno penghitungan suara Pemilu 2019, Kamis (2/5/2019). Foto: Magnet Indonesia/Ruslan Ependi

CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Aksi demonstrasi mewarnai proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Cianjur pada hari kedua di salah satu hotel di kawasan Cipanas, Kamis (2/5/2019).

Para pendemo dari berbagai elemen yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cianjur Pangawal Demokrasi (AMCPD) Pemilu 2019 itu mengendus adanya dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Kabupaten Cianjur.

“Kami kecewa dengan kinerja KPU Kabupaten Cianjur,” ujar Sandi, salah seorang pendemo.

Sandi yang merupakan pentolan LSM Cianjur Aktivis Independen (CAI) itu menyebutkan ada beberapa poin menyangkut ketidakberesan pelaksanaan Pemilu di Cianjur. Satu di antaranya soal perbedaaan perolehan suara di tingkat KPPS dan di tingkat kecamatan.

“Indikasi dugaan kecurangan ini terjadi untuk setiap tingkatan pemilihan caleg,” ujarnya.

KPU Kabupaten Cianjur, kata dia, juga terkesan memperlakukan petugas PPK dan PPS seperti sapi perah. Sebab, mereka ikut diberdayakan mengepak surat suara ataupun logistik lainnya.

“Padahal, untuk urusan teknis logistik seperti itu harusnya melalui proses tender guna mencari pihak ketiga. Anggarannya juga kan ada dalam pengadaan barang dan jasa,” tutur Sandi.

Selain itu, lanjutnya, KPU juga dinilai tak menyosialisasikan pengumuman berkaitan dengan hasil Pemilu dari KPPS yang dipasang di setiap PPS. Padahal, hal itu wajib dilaksanakan karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

“Ini soal keterbukaan informasi publik,” imbuhnya.

Sandi memaparkan, untuk meminta sertifikat C1 kepada petugas penyelenggara begitu sulit. Baik itu untuk kepentingan partai peserta Pemilu maupun masyarakat.

“Sanksi tegas harus dialamatkan kepada Ketua KPU Cianjur besera jajaran di bawahnya bila terbukti melakukan pelanggaran berat,” paparnya.

Bawaslu Cianjur pun tidak luput dari sasaran kritik AMCPD-Pemilu 2019 karena dinilai kurang responsif terhadap pelaporan dan temuan pelanggaran Pemilu. Salah satunya adalah kasus dugaan keterlibatan ASN yang tidak netral.

“Kami AMCPD-Pemilu 2019, mendesak untuk dilaksanakannya Pemilu ulang akibat dari dugaan begitu banyaknya kecurangan yang dilakukan secara masif,” pungkasnya.

Kontributor:   Ruslan Ependi
Editor:   Bardal