Ini Jawaban Bawaslu Kabupaten Sukabumi Tak Hadiri Pleno Hari Kedua

RAPAT pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Sukabumi kembali dilanjuitkan setelah sebelumnya diskor. Foto: Magnet Indonesia

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Sukabumi pada hari kedua Selasa (30/4/2019) tak dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Ketidakhadiran para komisioner Bawaslu itu dipicu kesalahan prosedur terkait tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.

Kejadian itu tentu bertabrakan dengan Peraturan KPU Nomor 4/2019 Pasal 11 ayat 2 huruf c Jo Pasal 17 ayat 2. Sehingga Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan rekapitulasi ulang per kecamatan.

“Kesalahannya mengenai prosedur rekapitulasi yang seharusnya dilakukan berdasarkan hasil penghitungan suara di tiap TPS, namun fakta di lapangan hanya membacakan hasil perolehan di tingkat kelurahan atau desa saja,” kata Koordinator Divisi Penidakan Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Ari Hasniar, dalam rilis yang diterima magnetindonesia.co, Rabu (1/5/2019).

Atas kejadian itu, Bawaslu telah bersurat kepada KPU Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 166/Bawaslu-Prov.JB/16/HM.02.00/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan (PPK). Kemudian pada 28 April 2019 KPU Kabupaten Sukabumi membalas surat dengan Nomor 167/TL.01/SD/03/KPU/3202/IV/2019 perihal Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang berisi bahwa KPU Kabupaten Sukabumi tidak akan melaksanakan rekomendasi rekapitulasi ulang tingkat PPK se-Kabupaten Sukabumi.

“Kami kembali bersurat kepada KPU Kabupaten Sukabumi pada 29 April 2019 dengan Nomor 167/Bawaslu-Prov.JB/16/HM.02.00/IV/2019 perihal Rekomendasi Proses Penghentian Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, yang disertai sikap tidak hadir pada Pleno tersebut,” bebernya.

Terkait rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu kepada KPU, kata Ari, maka harus dijalankan putusan/rekomendasi a quo KPU Kabupaten Sukabumi. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota bertugas: i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota.” Jo Pasal 20 huruf j bahwa “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota”.

“Berdasarkan surat jawaban KPU Kabupaten Sukabumi pada 30 April 2019 dengan nomor surat 168/HM.03/SD/03/KPU-Kab/3202/IV/2019 perihal tanggapan rekomendasi bahwa KPU Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi terkait proses rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan. Namun secara teknis prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Sukabumi mengikuti arahan KPU Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Atas dasar perkembangan situasi tersebut, sambung Ari, maka Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Sukabumi yang menjalankan rekomendasi dimaksud. Dia mengajak seluruh saksi peserta Pemilu dapat mengawal proses rekap sesuai prosedur dengan menjaga ketertiban.

“Kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang, dan menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sukabumi,” tukasnya.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman menjelaskan sudah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. Pelaksanaan rekomendasi itu terkait dengan rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan.

“Kita sudah menyalin C1 hologram ke dalam DAA1 dan DA1 Plano disaksikan langsung Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Panwascam di masing-masing kecamatan,” ungkapnya.

Berdasarkan PKPU, kata Ferry, permasalahan di tingkat penyelenggara di bawah bisa diselesaikan di tingkat atas.

“Kita sudah melaksanakannya tadi malam. Saat ini pleno sudah berjalan kembali,” tandasnya.

ReporterYana Suryana
EditorSulaeman