PA Cibadak Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM

JAJARAN pegawai Pengadilan Agama Cibadak Kelas I B Kabupaten Sukabumi mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Foto: Magnet Indonesia/Yusuf

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Pengadilan Agama Cibadak Kelas I B Kabupaten Sukabumi berkomitmen mewujudkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas itu dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Cibadak yang dihadiri pejabat di instansi vertikal dan Pemkab Sukabumi, Selasa (26/3/2019).

“Komitmen kami memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama ini tidak ada pengaduan masyakarat mengenai pelayanan kami. Justru masyarakat merasa puas saat berurusan di Pengadilan Agama Cibadak,” kata Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kelas I B, Azizah, usai kegiatan.

Pengadilan Agama Cibadak menangani sebanyak 600 perkara hingga menjelang akhir Maret 2019. Dari jumlah itu, sebanyak 450 perkara perceraian.

“Ada yang sudah diputus hakim, ada juga masih dalam proses persidangan,” jelasnya.

Pencanangan WBK dan WBBM merupakan amanah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Utamanya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang mencari keadilan dengan cepat, mudah, bersih, dan bebas tanpa korupsi atapun gratifikasi.

“Di Pengadilan Agama terdapat 5 hakim termasuk pimpinan. Tapi kami berusaha memberikan pelayanan yang optimal. Kalau ada penyimpangan yang dilakukan aparatur kami, mohon ditegur agar bebas korupsi, bersih, dan siap melayani,” tegasnya.

Asda III Setda Kabupaten Sukabumi, Uang Burhanudin, mengatakan WBK dan WBBM dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaea dan Reformasi Birokrasi Nomor 52/2014. Seluruh instansi pemerintah harus siap melayani, bersih dari korupsi dan zona integritas dari pimpinan serta jajarannya.

“Deklarasi WBK dan WBBM ini menekan perilaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama maupun instansi pemerintah lainnya,” jelas Uang.

Kontributor:   Yusuf
Editor:   Bondan Prakoso