PT MPM Rangkul Ratusan Petani Kerja Sama Kelola Lahan

KUASA hukum PT MPM, Ariano Sitorus, sedang menjelaskan soal lahan milik perusahaan di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Magnet Indonesia Online

CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Ratusan petani di sekitar kawasan PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dirangkul pihak perusahaan. Mereka dibina bisa ikut mengelola lahan yang disiapkan pihak perusahaan.

“Bentuk pembinaan itu berupa kerja sama. Hingga kini sudah ada 320 orang petani yang kami bina,” kata kuasa hukum PT MPM, Ariano Sitorus, kepada wartawan, Kamis (29/11/2018).

Pembinaan kepada para petani itu, kata dia, merupakan bukti pihak perusahaan bersikap fleksibel. Artinya, selama petani punya itikad baik mau bersama-sama ikut mengelola lahan, pihak perusahaan siap memfasilitasi.

“Kami masih memperhatikan kesejahteraan mereka,” ucap dia.

Ariano mengatakan lahan yang dikelola PT MPM masih berstatus hak guna usaha (HGU). Awalnya, pemegang saham PT MPM merupakan keluarga Probosutedjo. Namun sejak 2012 dialihkan ke Fortune Sky Enterprise Corporation dan Alam Raya Hijau.

“Jadi, lahan kami tidak telantar. Selama ini ada beberapa pihak tak bertanggung jawab yang berupaya menjual-belikan HGU,” jelasnya.

Arino menyebutkan oknum masyarakat yang tak bertanggung jawab itu mengatasnamakan lembaga bahkan berkegiatan di lahan milik PT MPM. Mereka bahkan menggugat ke pengadilan. Namun kalah, karena mereka tak memiliki bukti akurat.

“Kalau memang dibutuhkan mari duduk bersama bermusyawarah. Upaya ini juga yang kami lakukan kepada petani penggarap. Jangan melakukan hal yang bertentangan dengan hukum,” tegas Ariano.

Menurutnya, jika masih ada yang menjual tanah HGU maka hal tersebut melawan hukum dan sangat disayangkan orang yang mau beli tanpa ada surat atau bukti otentik lainnya.

“Jual beli itu ada aturan dan hukumnya. Kalau ilegal namanya melanggar. Bisa kena pidana atau perdata,” ujarnya.

Ariano mengaku mengantongi bukti hukum dari Kementerian Agraria apabila objek HGU PT MPM belum dinyatakan sebagai lahan telantar. PT MPM sempat ditegur untuk segera membenahi lahan, namun saat akan membenahi mulai muncul kendala.

“Inilah saatnya perusahaan akan membenahi. Kami sudah mengirim surat kepada instansi pemerintah, TNI, camat, dan tiga kepala desa untuk memohon perlindungan agar tak diganggu saat pembenahan dan tak terjadi hal yang tak diinginkan,” tuturnya.

Reporter:   Ade Solehudin
Editor:   Bondan Prakoso