Dinas Perkimsih Sosialisasikan Raperbup Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

SUASANA sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemkab Sukabumi, yang digelar Dinas Perkimsih Kabupaten Sukabumi, Rabu (7/11/2018). Magnet Indonesia Online

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemkab Sukabumi disosialisasikan kepada berbagai elemen masyarakat. Tujuannya agar semua elemen masyarakat mengetahui payung hukum tersebut sebelum disahkan menjadi Peraturan Bupati.

“Kami mengundang masyarakat, mahasiswa, termasuk media massa dalam kegiatan sosialisasi ini,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Kebersihan (Perkimsih) Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, di sela-sela sosialisasi raperbup, Rabu (7/11/2018).

Payung hukum terhadap penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemkab Sukabumi dinilai Toha sangat penting. Alasannya, fakta di lapangan saat ini menyebutkan banyak perumahan yang terbengkalai dari sisi sarana dan prasarananya.

“Idealnya berbentuk perda (peraturan daerah). Tapi saat ini kita akan gunakan perbup dulu. Mungkin ke depan akan kita ubah dari perbup ke perda karena menyangkut aset pemda. Setelah menjadi aset, pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan perumahan itu sudah kewenangan kita (pemda),” ungkapnya.

Berdasarkan data Dinas Perkimsih per Juni 2018 terdapat 270 perumahan di Kabupaten Sukabumi yang sudah dibangun pengembang. Baru enam perumahan yang sedang dalam proses penyerahan aset ke pemda. Satu di antaranya Perumahan Tamansari di Kecamatan Palabuhanratu. Prasarana, sarana dan utilitas yang nantinya akan diserahkan ke pemerintah daerah yakni jalan perumahan, drainase, sarana air minum, dan penerangan jalan umum (PJU).

“Tujuan pengelolaan aset itu untuk membantu mereka yang berada di komplek perumahan tapi belum menikmati prasarana, sarana, dan utilitas utama lainnya akibat ditinggalkan pengembang,” jelas Toha.

Sebelum dilakukan serah terima aset, lanjut dia, pengembang diwajibkan melengkapi terlebih dulu sarana dan prasarana di kawasan perumahan dalam jangka waktu selama satu tahun.

“Di sini kita selektif. Setelah perumahan selesai dibangun, tidak serta-merta dilakukan penyerahan aset. Intinya harus lengkapi dulu prasarana, sarana, dan utilitasnya. Sejauh ini kami masih kesulitan mencari data base pengembang yang sudah tidak aktif bahkan sudah meninggalkan Kabupaten Sukabumi,” tandasnya.

Reporter:   Yana Suryana
Editor:   Bondan Prakoso