Aktivis Nilai Izin Bangunan PT Howon Giomi Gybo Diduga Tak Sesuai Peruntukan

PONDASI bangunan gudang PT HGG diduga telah mengambil sebagian lanah milik Sungai Cibolang. Magnet Indonesia Online

SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Aparatur pemerintahan Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, angkat bicara menyoal permohonan pembangunan PT Howon Giomi Gybo (HGG) di Kampung Cibolang RT 02/02. Pada prinsipnya, investor tersebut sudah menempuh persyaratan administrasi.

“Tanah yang dibangun itu awalnya berstatus tanah adat. Warga Korea itu beli tanah dari pak Bubun kemudian dibangun gudang,” kata Sekretaris Desa Citepus, Agus, kepada wartawan, Kamis (1/11/2018).

Sepengetahuan pihak desa, kata Agus, awal pengajuan permohonan lahan itu akan dibangun gudang. Namun informasi dari warga, lanjut Agus, bangunan itu digunakan untuk menyimpan barang tak terpakai alias gudang.

“Setahu saya, izin bangunan, izin operasi, dan domisili terpisah. Tapi nanti tanyakan lagi saja ke pak kades. Takutnya ada perubahan,” ucapnya.

Agus menegaskan jika memang fakta di lapangan ada dugaan penyalahgunaan izin, maka pihak desa bisa menghentikan aktivitasnya. Sebab dari awal pemiliknya hanya memohon untuk pembangunan gudang.

“Proses permohonannya dilakukan sejak 2015,” terangnya.

Agus mengatakan ke depan akan selektif memberikan rekomendasi domisili untuk setiap investor. Hal itu penting untuk menghindari permasalahan di tengah masyarakat.

“Terkait informasi adanya aktivitas di gudang tersebut, saya nggak tahu,” tandasnya.

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik, M Tahsin Roy, menilai setiap proses permohonan awal izin mendirikan bangunan (IMB) harus sesuai dengan rencana pembangunan akhir. Di mana IMB yang dimohon tidak boleh menyalahi peruntukan setelah bangunan berdiri.

“Informasi yang kami dapat, PT HGG itu awalnya mengajukan permohonan IMB untuk kantor, kamar mandi, dan musala. Tapi setelah bangunan berdiri malah jadi gudang. Saya juga masih ragu kalau bangunan gudang itu sudah mengantongi IMB. Masalah seperti ini perlu ada ketegasan pemerintah daerah yang punya kebijakan dalam menerbitkan segala bentuk perizinan,” tegasnya.

Jika dibiarkan tanpa ada penindakan, tambah dia, perusahaan itu tentunya seperti tidak bersalah. Bahkan perusahaan akan meyakini IMB awal yang dimilikinya sesuai peruntukan. Satpol PP harus turun ke lapangan mengambil tindakan sesuai kewenangannya dalam penegakan peraturan daerah.

“Penegakan aturan itu harus berlaku bagi semua, tidak tebang pilih. Jangan hanya masyarakat biasa saja yang selalu ditindak jika menyalahi aturan, investor asing yang mengeruk hasil kekayaan di daerah kita juga perlu mendapat perlakuan sama, harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, bangunan gudang PT HGG di Kampung Cibolang RT 02/02, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, diduga telah menyalahi izin. Pasalnya, peruntukan IMB yang dimohon bukan untuk gudang melainkan bangunan kantor dan musala. Selain itu, pondasi bangunan gudang juga diduga mencaplok sebagian lahan Sungai Cibolang.

Reporter:    Raya Maulana Shiddiq
Editor:    Eddy Surya Wijaya